REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kota Jambi, Provinsi Jambi, mengingatkan warga agar tidak melakukan aksi borong atau panic buying sembako menjelang Idul Fitri 1445 H. Masyarakat diimbau bijak dalam konsumsi pangan maupun berbelanja menjelang Lebaran.

"Kami pastikan stok pangan aman menjelang Idul Fitri dan pasca-Idul Fitri. Kita terus menjaga stabilisasi harga maupun ketersediaannya di pasaran," kata Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Jambi Hendra Saputra di Jambi, Selasa (2/4/2024).

Hendra mengatakan dua pekan pertama pada Maret 2024, Kota Jambi sempat mengalami kenaikan harga cabai. Pemkot Jambi pun bergerak cepat merealisasikan kerja sama antardaerah yaitu pembelian cabai di daerah penghasil di Sleman dan juga intervensi pasar dengan subsidi harga menggunakan dana BTT, hasilnya dua pekan terakhir harga cabai melandai dan stabil.

Cabai dan beberapa komoditas lain mengalami deflasi dan berperan memberi andil menahan laju inflasi bulanan pada Maret 2024. Kota Jambi pada Maret 2024 mengalami inflasi, namun dibandingkan Februari 2024, kenaikannya kecil.

Pada Maret 2024, Kota Jambi mengalami inflasi month to month (mtm) terhadap Februari 2024 sebesar 0,28 persen, di mana inflasi sebelumnya pada Februari terhadap Januari, sebesar 0,24 persen. Penyebab utama inflasi bulanan Maret 2024 adalah kelompok makanan minuman dan tembakau dengan andil sebesar 0,96 persen. Komoditas menyumbang utama inflasi kelompok ini adalah beras, daging ayam ras, pempek, petai, bawang putih, dan telur ayam ras.

Pemkot Jambi berupaya mengendalikan inflasi pada komoditas beras yang memberi andil cukup besar pada Maret 2024, dengan beberapa strategi. "Upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan di tengah masyarakat, khususnya beras, gencar kita lakukan selama bulan Maret hingga April ini. Terutama selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri," ujar Hendra.

Pemkot Jambi telah menggelar program gebyar Ramadhan 1445 H, yang terdiri atas beberapa rangkaian kegiatan meliputi bazar murah dan gerakan pangan murah di berbagai kecamatan, pasar murah bersubsidi, dan bantuan sosial. Selain itu, kegiatan lainnya adalah penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) tahap ketiga bagi masyarakat keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk data DTKS atau data kemiskinan ekstrem, maupun masyarakat rentan miskin ekstrem.