REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ulama Sumatera Barat, Gusrizal Gazahar berpendapat, seharusnya ormas Islam di Tanah Air bisa menahan diri untuk mengumumkan penetapan awal Ramadhan. Pasalnya, pengumuman itu bisa membuat masyarakat bingung.
"Semua pihak harus lebih mengedepankan persatuan umat serta kebersamaan kendati masing-masing ormas memiliki metode sendiri dalam menetapkan awal Ramadhan," kata dia di Padang, Rabu (18/7).
Ia melihat perbedaan penetapan awal Ramadhan tidak pernah tuntas di Indonesia. Padahal, di negara-negara muslim lain di seluruh dunia juga terjadi. "Lembaga yang berwenang menetapkan awal Ramadhan seperti Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama tidak dipatuhi, dan tetap ada saja ormas yang berbeda pendapat," kata Gusrizal yang juga menjabat Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar.
Dikatakannya, perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah, namun ada adabnya, di mana hal yang diperdebatkan tidak seharusnya menjadi konsumsi publik. Hal itu untuk mencegah kebingungan masyarakat.
Karenanya, seharusnya perdebatan tentang penetapan awal Ramadhan dari ormas dilakukan dalam ruang tertutup. Sebab, hal itu tidak dapat dicerna secara rinci masyarakat.
Menurutnya, umat Islam dalam memulai ibadah Ramadhan tidak didasarkan kepada hilal atau rukyah. Namun kepada nash (dalil) dimana jika terjadi perbedaan tinggal merujuk kepada nash yang sudah ada.
Salah satu makna ibadah Ramadhan, kata dia, adalah sarana untuk mempersatukan umat. Karena itu, jika ada ormas yang memiliki ijtihad sendiri dalam menetapkan awal Ramadhan, ada dalil yang lebih kuat tentang pentingnya kesatuan umat.
"Sudah saatnya semua pihak menahan diri dan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah dalam menetapkan awal Ramadhan untuk diikuti bersama," katanya.
