Foto: Republika/Havid Al Vizki
Wakil Presiden Maruf Amin.
REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin, berharap masyarakat tidak lagi mempersoalkan perbedaan hari dan tanggal memulai puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut Ma'ruf, perbedaan pelaksanaan Ramadhan dan Idul Fitri sudah menjadi sesuatu hal yang biasa.
Sekarang, kata dia, tinggal bagaimana caranya supaya masyarakat membangun sikap saling pengertian, legawa, dan menghormati perbedaan.
"Saya kira itu sudah menjadi berbagai, setiap ada tinggi hilal di bawah 2 derajat, pasti akan terjadi perbedaan. Yang kita harus bangun sikap saling pengertian, legawa untuk bisa berbeda dan kita sudah lama biasa berbeda, jadi masing-masing saja," kata Ma'ruf, di Pondok Pesantren Daarul Archam Desa Tanjakan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Kamis (7/3/2024).
Dia menjelaskan dalam menentukan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal, ada dua kriteria. Pemerintah dan organisasi masyarakat (Ormas) Nahdlatul Ulama (NU) dan beberapa ormas lainnya menganggap bahwa harus tingginya hilal rukyah minimal 2 derajat. Sedangkan bagi ormas Muhammadiyah, 1 Ramadhan sudah masuk begitu melihat hilal saja.
"Walau kurang 2 derajat bagi Muhammadiyah itu masuk," ujarnya.
Sampai sekarang, belum ada formula untuk menyatukan pendapat agar setiap penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal tidak ada perbedaan. Ia mengingatkan masyarakat yang mengikuti juga harus konsisten. Bila 1 Ramadhan mengikuti pemerintah atau NU, perayaan Idul Fitri juga harus ikut pemerintah dan NU. Begitu juga bila ikut Muhammadiyah, Lebaran juga ikut Muhammadiyah.
"Kalau misal Muhammadiyah masuk (1 Ramadhan) Senin, lalu kalau pemerintah Selasa, silakan. Yang ikut pemerintah, nanti Lebarannya ikut pemerintah. Kalau puasanya ikut Muhammadiyah, Lebaran ikut Muhammadiyah. Jangan waktu puasa ikut pemerintah lebih belakangan, giliran Lebaran ikut lebih dulu itu tidak betul," kata Ma'ruf.
#1
#2
#3
#4
#5
