REPUBLIKA.CO.ID, AMBON - Memasuki bulan suci Ramadan 1432 Hijriah yang jatuh pada 1 Agustus 2011, Polres Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) melakukan pengamanan sejumlah tempat ibadah untuk menciptakan suasana kondusif bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa.
"Pengamanan cipta kondisi ini dilakukan di masjid-masjid terutama saat warga muslim menunaikan ibadah shalat tarawih dan subuh," kata Kasat Serse Polres Malra, AKP Jopie Picauly, yang dihubungi ANTARA melalui telepon genggamnya di Tual, Senin (1/8).
Menurut Picauli, pengamanan juga dilakukan di tempat-tempat umum seperti Pasar Tual, Pasar Langgur, swalayan, terminal, dan pelabuhan laut maupun udara. Selain itu, juga lokasi objek vital termasuk kantor pemerintah maupun swasta, bank, pegadaian, SPBU, dan tempat-tempat perdagangan.
"Operasi seperti ini setiap tahun kami laksanakan, biasanya menjelang dan saat peringatan atau peraayaan hari besar keagamaan. Pengamanan tidak saja oleh polisi berseragam lengkap tetapi juga yang berpakaian sipil dari unit Reskrim dan Intelkam," katanya.
Polres Malra, lanjutnya, juga menggelar razia di sejumlah lokasi rawan kejahatan untuk meminimalisasi aktivitas kriminal seperti perjudian, peredaran minuman keras, dan tindak asusila.
"Kami juga mengimbau masyarakat agar ikut menciptakan kondisi keamanan yang kondusif selama bulan Ramadhan hingga perayaan Idul Fitri," katanya.
"Razia-razia berkaitan dengan penyakit masyarakat (pekat) yang kita lakukan belum lama ini berhasil menyita puluhan jirigen berisi ratusan liter minuman keras jenis sopi," kata Picauli.
Ia menambahkan, dalam operasi pengamanan Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini Polres Malra berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Tual maupun Maluku Tenggara, dan Syahbandar Pelabuhan untuk memantau lalu lintas penyeberangan kapal motor dan speedboat dari Tual menuju pulau-pulau di daerah itu.
"Kami juga tanggap terhadap konsisi cuaca di laut. Jika ombaknya besar, kami tidak akan mengizinkan pelayaran demi menghindari kecelakaan," katanya.
Ketika ditanyakan tentang Operasi Ketupat, Picauli mengakui pihaknya belum mendapat surat dari Polda Maluku untuk pelaksanaannya.
#1
#2
#3
#4
#5
