REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mudik gratis mungkin menguntungkan bagi para pemudik. Namun, bagai para agen penjualan tiket bus justru hal tersebut malah bikin rugi.

Hal itu terungkap dalam keluhan salah satu agen penjual tiket bus yang disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Dalam curhatnya itu, sang agen penjual tiket bus mengeluhkan turunnya jumlah pembelian tiket bus karena banyak perusahaan swasta maupun BUMN yang mengadakan program mudik gratis.

Nunung Sulastri (36), salah seorang agen tiket bus kepada Fauzi Bowo di Jakarta, Selasa (14/8) mengadukan, banyak warga yang lebih memilih naik bus gratis melalui program mudik daripada naik bus reguler yang harus mengeluarkan biaya.

Menurutnya, pada H-5 Lebaran sekarang, peningkatan penumpang tidak terlalu tajam seperti tahun sebelumnya. "Pak Fauzi bagaimana ini, gara-gara mudik gratis penjualan tiket turun banyak. Tidak seramai tahun lalu, banyak yang memilih mudik gratis dari pada bayar," ujar Nunung di Terminal Pulogadung.

Menanggapi pernyataan Nunung, Foke mengaku akan melakukan evaluasi terkait program mudik gratis yang diadakan oleh perusahaan swasta dan BUMN ini. Foke mengaku tidak punya hak untuk melarang pihak yang mengadakan program mudik gratis tersebut.

"Mudik gratis pilihan. Kami tidak bisa bisa melarang perusahaan mengadakan itu, dan kami juga tidak bisa larang masyarakat untuk ikut. Itu kan Coorporate Sosial Responsibility (CSR) perusahaan, kalau cocok saya kira masyarakat bebas milih," kata Foke.

Guna menarik minat masyarakat agar kembali naik bus reguler, Foke menyarankan kepada para pengusaha angkutan umum untuk melakukan evaluasi dan menyusun strategi pemasaran.

"Para pengusaha PO harus bisa mensiasati ini, bisa ada upaya khusus untuk mengimbangi agar tidak merugi dan bagaiamana cara menarik minat masyarakat. Saya kira penumpang tetap akan ada walau ada program mudik gratis," katanya.

Sementara itu, Perusahaan otobus (PO) memasang stiker harga tiket bus non-ekonomi di loket bus masing-masing di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur.

Menurut Haryanti, petugas loket, pemasangan stiker ini untuk menghindari kecurangan. Biasanya, menjelang Lebaran petugas di loket bus menaikkan harga tiket terlalu tinggi dari standar yang ditetapkan. "Pemasangan harga ini hanya untuk bus non-ekonomi yang memungkinkan harga tiketnya naik," kata Haryanti.

Harga yang terpasang di stiker berbeda tiap perusahaan, sesuai pelayanan yang diberikan. "Harga tiket dicek terus oleh petugas terminal," katanya.

Menurut dia, stiker secara periodik diganti sesuai dengan harga yang dijual. Bisa satu atau dua hari sekali diganti. Setiap perusahaan menentukan harga tiket mudik sesuai hari pemberangkatan. Biasanya kenaikan tertinggi terjadi dua hari menjelang Lebaran.

Wahyudi, pemudik asal Solo, mengatakan memasangan stiker itu sangat bermanfaat. Dia diingatkan petugas untuk membeli tiket sesuai dengan harga yang tercetak di stiker dan berstempel perusahaan. "Kalau harganya dipasang kita merasa aman, enggak bisa dibohongi," katanya.

Sedangkan tiket bus ekonomi yang dijual masih mengikuti peraturan yang dikeluarkan Kementrian Perhubungan pada 2009. Peraturan ini mengatur harga jarak tempuh Rp139 per kilometer untuk harga tertinggi dan Rp 86 per kilometer untuk yang terendah. Harga itu belum termasuk asuransi dan bea penyeberangan bagi yang lintas pulau.