REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, mencatat tidak sampai 1 persen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya yang melakukan WFH (work from home) seusai libur dan cuti bersama Lebaran 2024.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, tidak sampai 1 persen ASN yang mendaftar untuk WFH," ujar Pj Sekda Kabupaten Madiun Sodik Hery Purnomo seusai kegiatan halal bihalal bersama ASN di Pendopo Ronggo Djoemeno, Caruban, Kabupaten Madiun, Selasa (16/4/2024).

Menurut dia, ASN yang mengajukan WFH harus memiliki alasan yang tepat. Kalau posisinya tidak bisa secepatnya kembali ke Madiun, maka WFH diperbolehkan.

"Namun, kalau posisinya di rumah untuk bersantai-santai, maka tidak diperbolehkan WFH," kata Sodik.

Dia menjelaskan, terkait WFH untuk ASN, sejak awal liburan, Pemkab Madiun mengharapkan ASN di Kabupaten Madiun yang berjumlah sekitar 10 ribuan mulai masuk tanggal 16 April sesuai libur yang diberikan pemerintah. "Namun di tengah perjalanan ada regulasi terkait WFH, sehingga Pemkab Madiun menindaklanjutinya kalau ada ASN yang sangat terpaksa tidak bisa masuk, memang diperkenankan untuk WFH atau bekerja dari rumah," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberlakukan work from home (WFH) untuk ASN pada 16-17 April 2024. Hal itu sesuai Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas Nomor 01 Tahun 2024 yang memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi tertentu untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 16-17 April 2024 untuk mengurangi tumpukan kendaraan arus balik.

Sementara, kegiatan halal bihalal di lingkungan ASN Pemkab Madiun dihadiri juga oleh Penjabat Bupati Madiun Tontro Pahlawanto, pimpinan OPD, bersama direktur RSUD, BUMN/BUMD, para camat, kepala desa, staf, P3K, dan PKWT di lingkup pemda setempat.