Puan: Kebijakan WFH Bisa Diadopsi Instansi Non-Pemerintah

Rep: Eva Rianti/ Red: Bilal Ramadhan

Senin 15 Apr 2024 10:20 WIB

Ketua DPR Puan Maharani. Ketua DPR Puan Maharani minta kebijakan WFH bisa diadopsi instansi non-pemerintah. Foto: Tangkapan Layar Ketua DPR Puan Maharani. Ketua DPR Puan Maharani minta kebijakan WFH bisa diadopsi instansi non-pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung kebijakan kombinasi work from home (WFH) dan work from office (WFO) untuk mengurangi kemacetan pada masa puncak arus balik Lebaran Idulfitri 1445 Hijriyah/ 2024 Masehi. Bahkan ia menilai kebijakan seperti itu bisa juga diadopsi oleh lembaga atau instansi non-pemerintah. 

Hal itu berkaca dari masa pandemi Covid-19 yang berlangsung dalam medio 2020-2022 yang lalu. Penerapan kombinasi WFH-WFO dinilai tepat, sama dengan kondisi saat ini dengan tujuan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan atau kemacetan parah pada momen arus balik. 

Baca Juga

"Kita sudah belajar saat pandemi Covid-19 lalu, sistem masuk bergantian ke kantor dengan metode WFH ternyata bisa membantu. Tentunya harus disesuaikan dengan kondisi kantor masing-masing," kata Puan dalam keterangannya, Ahad (14/4/2024). 

Seiring dengan penerapan kombinasi WFH-WFO yang diputuskan pemerintah, tepatnya pada 16-17 April 2024, Puan meminta para petugas dari instansi terkait terus siaga di puncak arus balik Lebaran 2024. 

"Saya meminta pihak-pihak yang bertugas terus siaga membantu keamanan dan kelancaran para pemudik sampai arus balik selesai," ujar Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut. 

Diketahui, puncak arus balik Lebaran 2024 diprediksi terjadi pada Ahad (14/4/2024) dan Senin (15/4/2024). Puan mengatakan, pengawalan oleh petugas baik pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan bagi kendaraan pemudik perlu dilakukan di titik-titik rawan.

"Terutama bagi pemudik bermotor. Biasanya dari pelabuhan banyak kendaraan keluar di saat bersamaan setelah turun dari kapal penyeberangan. Dengan pengawalan dari petugas, keamanan pemudik akan lebih terjamin," tuturnya. 

Puan juga meminta kepada pihak kepolisian untuk memperhitungkan dengan cermat saat memberlakuan rekayasa lalu lintas. Menurutnya, harus ada antisipasi khusus jika secara tiba-tiba ada lonjakan kendaraan yang signifikan.

Optimalisasi pos keamanan dan pos pelayanan dinilai Puan penting sebagai langkah antisipasi. Hal itu mengingat saat arus mudik lalu, terjadi beberapa kecelakaan maut kendaraan. Diantaranya kecelakaan di Km 58 Tol Cikampek-Jakarta pada Senin (8/4/2024) atau H-2 Lebaran Idulfitri yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia. 

"Optimalkan pos-pos keamanan serta pos pelayanan. Dan tentunya pos kesehatan di setiap titik keramaian," kata dia. 

Adapun kepada pemudik, Puan mengimbau agar selalu berhati-hati selama perjalanan arus balik. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, hujan lebat mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia. 

"Selalu waspada, khususnya yang membawa kendaraan pribadi. Pastikan kondisi prima, dan beristirahat saat lelah. Perhatikan juga prakiraan cuaca demi kelancaran saat perjalanan," kata dia.

Terpopuler