REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turun ke lapangan pada puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah, dengan mengunjungi Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (SAMS) di Kota Balikpapan, Ahad (7/4/2024).

Akmal mendatangi posko yang menjadi tempat pusat komando semua yang tergabung dalam layanan arus mudik. Dia juga mengunjungi posko kesehatan dan pelayanan, yang berjalan baik karena dilengkapi fasilitas sangat baik dan memadai.

Bahkan, Akmal mengakui, layanan di Bandara Sepinggan sudah baik. "Selain itu, fasilitas musolanya juga sudah bagus dan sangat representatif. Mudah-mudahan fasilitas yang diberikan oleh Angkasa Pura bisa memanjakan pemudik-pemudik kita," ucap Akmal.

Baca: Yuk Ikut Mudik Gratis ke Semarang dan Surabaya Naik Kapal Perang

Dia pun kepada para pemudik untuk menjaga kesehatan dan mengutakan keselamatan. Akmal berpesan agar pemudik tidak membawa barang berlebihan ketika pulang kampung. "Contohnya membawa barang-barang yang berbahaya," ujarnya.

Adapun ntuk pergerakan pemudik di Bandara Sepingga, Akmal mendapat laporan dari manajemen Angkasa Pura, rata-rata terdapat 159 penerbangan. Total penerbangan itu meliputi pesawat reguler, privat, carteran, dan kargo. "Untuk sekarang ada 175 penerbangan. Jadi naik antara 17 sampai 20 persen," ujarnya.

Dia menyebut, rata-rata penumpang di Bandara Sepinggan adalah 14 ribu per hari. Ketika memasuki masa mudik Lebaran 2024, jumlahnya meningkat 50 persen. "Peak season pernah 21 ribu penumpang. Itu yang berangkat saja, yang datangnya kurang. Mungkin selesai Lebaran biasanya akan naik lagi," kata Akmal.

Tidak lupa, ia mengingatkan jajaran ASN untuk tidak menggunakan fasilitas negara ketika mudik. Sedangkan kepada masyarakat pemudik, Akmal mengucapkan selamat mudik dan menjaga ketertiban selama dalam perjalanan.

"Ada edarannya juga diminta ASN tidak menggunakan fasilitas negara. Jika mudik memakai kendaraan pribadi, karena kalau menggunakan fasilitas negara seperti mobil atau motor dinas itu bisa menimbulkan sensitifitas bagi masyarakat, untuk itu disarankan tidak menggunakan kendaraan dinas," kata Akmal.