Diskon Tarif Tol, Pemerintah Masih Bahas dengan Operator

Red: Fuji Pratiwi

Selasa 26 Mar 2024 02:15 WIB

Masih mengalirnya kendaraan pemudik dari arah Jakarta/ Jawa Barat menuju arah Solo/ Surabaya --melalui jalan tol Semarang- Solo-- membuat arus lalu lintas di ruas jalan tol ini terlihat cukup ramai. Foto: Republika/Bowo Pribadi Masih mengalirnya kendaraan pemudik dari arah Jakarta/ Jawa Barat menuju arah Solo/ Surabaya --melalui jalan tol Semarang- Solo-- membuat arus lalu lintas di ruas jalan tol ini terlihat cukup ramai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2024 ini, pemerintah juga akan menyiapkan program potongan biaya komersil seperti tahun lalu. Namun ini masih akan dibahas dengan operator jalan tol.

"Yang gratis tol yang fungsional dan tol komersial ada diskon seperti tahun lalu, tapi kita belum koordinasi dengan operator. Dalam waktu dekat akan kita umumkan," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai rapat koordinasi lintas sektor kesiapan Operasi Ketupat 2024 di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Baca Juga

Secara terpisah, PT Jasa Marga (Persero) saat ini belum bisa memastikan berkaitan dengan diskon tarif tol pada masa mudik Lebaran Idul Fitri 2024. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan, saat ini masih membahas rencana tersebut. 

Dia menjelaskan, pembahasan masih dilakukan bersama dengan pihak terkait. Khususnya dengan Asosiasi Jalan Tol Indonesia serta juga badan usaha jalan tol lainnya untuk dapat mengevaluasi rencana tersebut.

Lisye menegaskan, pada dasarnya potongan tarif tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memecah kepadatan trafik kendaraan. "Ini untuk mendistribusikan lalu lintas supaya tidak menumpuk di waktu puncak. Supaya apa yang kami prediksikan tidak melebihi prediksi" ujar Lisye. 

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro juga menyampaikan apabila tidak dibagi sebaran perjalanan mudik dan balik masyarakat dikhawatirkan tidak tertampung oleh kapasitas jalan yang ada. Hal ini, kata dia, dikarenakan kapasitas sarana dan prasaran jalan yang ada tidak sebanding dengan jumlah demand (pengguna) saat puncak arus terjadi.

"Ini sudah kami dorong sejak dua tahun lalu. Pemerintah pun sudah memberlakukannya pada mudik 2023, agar jadwal libur dibagi tidak pada berbarengan," kata Tory.

"Jadi perlu ada penyesuaian saranan dan prasarana transportasi dengan penyebaran waktu berangkat liburan dan pulang liburan untuk menghindari puncak yang terlalu tinggi," kata dia menambahkan.