REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ramadhan 1445 H/2024 tinggal menghitung hari. Namun, awal Ramadhan kali ini diperkirakan akan terjadi perbedaan antara penetapan Muhamamdiyah dengan pemerintah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan lebih dulu melalui metode hisab hakiki wujudul hilal bahwa awal puasa Ramadhan tahun ini jatuh pada Senin (11/3/2024) mendatang.

Sedangkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama masih akan menetapkan awal Ramadhan 1445 H melalui sidang isbat yang akan digelar pada Ahad (10/3/2024) mendatang.

Dengan adanya potensi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan tahun ini, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Buya Amirsyah Tambunan mengimbau kepada umat Islam tetap menghargai perbedaan.

"Jika terjadi perbedaan, maka semua pihak harus saling menghargai, menghormati perbedaan itu. Karena, masing-masing punya argumentasi yang diyakini bisa dipertanggungjawabkan atas perbedaan itu," ujar Buya Amirsyah saat ditemui dalam acara "Tarhib Ramadhan, Dzikir dan Doa untuk Keselamatan Bangsa" di Masjid Istiqlal Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Hal senada juga disampaikan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis. Menurut Kiai Cholil, dalam acara Tarhib Ramadhan juga dihadiri berbagai ormas Islam, seperti Muhammadiyah, NU, Persatuan Islam (Persis) dan lain-lain.

"Pada kesempatan kali ini kita ingin kalau toh ada perbedaan di dalam rukyat dan hisabnya kita bisa mentolerir itu. Kita mengedepankan persatuan, itu kan masalah khilafiyah bukan masalah aqidah yang pokok dalam Islam. Jadi kita bisa mentoleransi," ucap Kiai Cholil.

Namun, Kiai Cholil tetap berharap bisa mempertemukan metode-metode yang ada dalam menetapkan awal Ramadhan, sehingga ke depannya tidak ada perbedaan dalam mengawali Ramadhan.

"Syukur-syukur kita nanti bisa diketemukan metode yang sama sehingga kita lebih nyaman kalau memulai ramadhan bersama dan mengakhiri secara bersama-sama," kata Pengasuh Ponpes Cendikia Amanah Depok ini.

Kiai Cholil juga berharap kegiatan Tarhib Ramadhan yang dihadiri para kiai dan ulama ini juga bisa menjadi momentum untuk membangun persatuan setelah melalui Pamilihan Umum (Pemilu 2024).

"Boleh berbeda pandangan, partai politiknya. Boleh berbeda-beda tentang pilihan politiknya tetapi kita tetap satu adalah Indonesia," jelas Kiai Cholil.