REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kondisi Jalur Pantura yang membutuhkan perbaikan mendapat sorotan. Padahal, tidak lama lagi Jalur Pantura akan banyak dilintasi pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarganya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, meminta Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk cepat tanggap dalam melakukan penanganan jalan-jalan rusak. Salah satunya sepanjang Jalur Pantura.

Hal itu demi menjaga kondisi jalan agar tetap layak dan aman digunakan pengguna jalan. Komisi V DPR RI telah pula melakukan rapat bersama Ditjen Bina Marga, Ditjen Perhubungan Darat, Bina Marga Jawa Barat, Wagub Jateng dan Sekda Jatim.

Selain itu, Andi meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk melakukan percepatan pembangunan fasilitas perlengkapan dan penerangan jalan. Sehingga, aman dan nyaman digunakan pemudik pada masa libur Lebaran nanti.

"Serta, meningkatkan manajemen pemeliharaan terhadap fasilitas perlengkapan dan penerangan jalan yang sudah terbangun di Jalan Pantura," kata Andi, Kamis (13/4/2023).

Komisi V DPR RI turut meminta Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR dan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mampu meningkatkan koordinasi. Baik bersama Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah maupun Pemprov Jawa Timur.

"Saling bersinergi sesuai dengan kewenangannya dalam mendukung keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas," ujar Andi.

Sebelumnya, kemantapan Jalur Pantura di Jawa Tengah mencapai 89 persen. Angka ini turun dari puncak kemantapan pada 2020 yang mencapai 97,45 persen. Untuk menangani ini, pemerintah menggelontorkan anggaran mencapai Rp 543 miliar.

Salah satu penyebab dari kerusakan Jalur Pantura di Jawa Tengah diakibatkan banjir yang berulang dan terus terjadi, salah satunya di Plelen. Lalu, Pantura Semarang-Demak, Batangan, Lingkar Kudus, Pati yang memang langganan banjir.