REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendukung pengembangan model Kuliah Kerja Nayata (KKN) tematik kampung Pancasila di Universitas Negeri Semarang (Unnes). "Kami mendukung program ini, karena bagian dari membumikan nilai-nilai Pancasila melalui KKN, seperti halnya desa Pancasila, Kampung Pancasila, Kampung Tematik, desa berdikari, kampung Gotong Royong, yang intinya mengentaskan kemiskinan dan bisa mensejahterakan masyarakat sekitar", ujar Wakil Kepala BPIP Karjono, pada saat kunjungan kerja ke Semarang, Senin (10/4/2023).
Ia mengatakan, kampung di dekatnya yakni di desa Ponggok yang dulu desa dan kampung miskin, setelah ada mahasiswa KKN dari UGM memberikan solusi umbul atau sumber air bersih didalamnya bisa di foto dan digunakan model berbagai posisi, maka desa tersebut saat ini PAD nya puluhan milliard. Ia mengapresiasi program tersebut dan berharap menjadi role model bagi perguruan tinggi lainnya di Indonesia karena dapat membantu mengentaskan kemiskinan.
"Ini menjadi suatu gebrakan tidak hanya di tingkat lokal melainkan tingkat nasional", tegasnya.
Lebih lanjut ia memaparkan, jangan sekali kali melupakan sejarah (Jas Merah), dan juga Jangan sekali kali melupakan Ulama (Jas Hijau) dalam melestarikan Pancasila sangat penting dijaga dan diimplementasikan. "Seperti yang telah dilakukan Rektor UNES Pak Martono membuat patung Garuda mencekeram bola dunia, dibuat besar dan tinggi di pintu masuk UNES," kata Ketua Alumni IKA UT tersebut.
Pentingnya Pancasila, lanjut Karjono, karena sejak reformasi TAP MPR II 1978 tentang Eka Pancakarsa atau P4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Satu tahun kemudian Lembaga BP7 dibubarkan dan yang sangat memprihatinkan UU Sisdiknas diganti dan menghilangkan Mata Ajar atau mata kuliah Pancasila.
"Ini semua menjadi keprihatinan kita, maka dari itu kita perlu perkuat upaya-upaya untuk memperkokoh Pancasila, dalam bidang apapun," ujarnya.
Akibat banyaknya rongrongan terhadap Pancasila banyak juga tantangan yang dihadapi seperti tingginya tingkat radikalisme dan terorisme di kalangan mahasiswa, Dosen, ASN, TNI, Polri, maupun kepada anak-anak generasi muda sebagai pemegang estafet kepemimpinan bangsa.
Meskipun demikian dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional menjadi benteng pertahanan dari kelompok yang ingin merusak Ideologi Negara. PP 4 Tahun 2022 ini selain mewajibkan penerapan mata ajar Pancasila dari mulai PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi, Pancasila juga diterapkan untuk Pendidikan Non Formal dan Informal.
"Alhamdulillah Puji Tuhan, dan Tuhan memberkati dan juga Keagungan Tuhan, dengan upaya kita bersama maka Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional Tidak hanya itu ia mengatakan Materi Ajar Pancasila dari mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Perguruan Tinggi akan segera di implementasikan pada tahun ajaran 2023-2024 dan 70 persen adalah praktek atau Pancasila In Action," katanya.
"Di dalam Buku Mata Ajar Pancasila tersebut terdapat di dalamnya Kewarganegaraan, dan berbeda dengan sebelumnya Pancasila ada di dalam Kewarganegaraan," tambah Karjono.
Menurutnya, UU Sisdiknas mengatur Kewarganegaraan merupakan mata ajar wajib, sedang dalam PP 4 Tahun 2022 dalam Pancasila ada kewarganegaraan, artinya Pancasila merupakan mata ajar wajib. Dalam kesempatan yang sama Rektor Unnes Prof Dr S Martono, mengatakan, program ini untuk mewujudkan Kampung Pancasila dengan strategi membumikan Pancasila di desa dengan motornya semangat muda dan inovasi mahasiswa.
Program khususunya mengatasi stunting, gerakan untuk meningkatkan konten digital bertema kebangsaan dari generasi muda, membentuk kelompok agen Pancasila bekerjasama dengan PKK, memunculkan 'local hero' menguatkan dan memunculkan embrio kampung Pancasila dan lain-lain.
"Tidak hanya itu dalam mengembangkan kelembagaan kita juga melakukan sosialisasi aparatur desa, kelurahan dan masyarakat lainnya," ujarnya.
Keterlibatan kegiatan ini selain BPIP juga TNI, Polri, Kesbangpol, Swasta dan Media yang memiliki peran penting dalam mengembangkan program tersebut. "Dalam program ini semua stakeholders terlibat dengan memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan," kata Martono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
