REPUBLIKA.CO.ID, MEXICO CITY -- Sebuah perusahaan Amerika Serikat (AS) Vulcan Materials mengatakan pada Senin (20/3/2023), bahwa polisi dan tentara Meksiko secara ilegal masuk dan menyita pelabuhan kargo. Padahal pelabuhan ini beroperasi di tanah miliknya di pantai Karibia Meksiko.
Perusahaan yang berbasis di Alabama mengatakan, polisi memaksa masuk ke dermaga pantai Karibia di Punta Venado, dekat Playa del Carmen, pada pekan lalu. “Harus jelas bahwa supremasi hukum tidak lagi terjamin bagi perusahaan asing di Meksiko,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.
"Invasi ini, tidak didukung oleh surat perintah hukum, melanggar hak komersial dan properti Vulcan," ujar perusahan tersebut.
Polisi dan marinir pertama kali menduduki properti tersebut pada 14 Maret malam. Vulcan menyatakan, mereka masih berada di sana hingga Senin.
Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador telah berselisih dengan Vulcan selama beberapa tahun. Dia membutuhkan dermaga untuk memasukkan semen, batu pecah, dan bahan lainnya ke area tersebut untuk menyelesaikan proyek kereta wisata yang dikenal sebagai Kereta Maya.
Lopez Obrador pun menutup tambang batu Vulcan Mei lalu. Tindakan itu dilakukan dengan alasan perusahaan telah mengekstraksi atau mengekspor batu tanpa persetujuan.
Video dari insiden tersebut menunjukkan barisan panjang polisi dan truk patroli militer membuka gerbang yang terkunci dan memasuki properti. Vulcan mengatakan mereka tidak menunjukkan dokumen hukum untuk membenarkan tindakan tersebut.
Pihak perusahaan mengatakan petugas polisi kemudian mengawasi bongkar semen di fasilitas pelabuhan. Semen itu rupanya untuk proyek Kereta Api Maya yang dijanjikan presiden akan dibuka pada Desember, meski sebenarnya sudah jauh dari jadwal.
Sementara perusahaan semen Cemex dari Meksiko pernah memiliki kesepakatan dengan Vulcan untuk menggunakan pelabuhan tersebut. Namun Vulcan mengatakan, bahwa kesepakatan tersebut telah berakhir.
Cemex mengatakan, telah lama memiliki kontrak dengan anak perusahaan Vulcan untuk menggunakan pelabuhan tersebut. Kedua perusahan telah mengadakan negosiasi berbulan-bulan dengan anak perusahaan tersebut tetapi gagal mencapai kesepakatan.
Perusahan semen ini mengatakan, telah mengajukan tuntutan pidana dan diberikan putusan ganti rugi. Perusahan ini diberikan surat perintah hukum untuk mengakses properti dan terus beroperasi oleh kantor kejaksaan negara. Perintah seperti itu biasanya dikeluarkan oleh pengadilan federal Meksiko daripada jaksa penuntut dan perselisihan semacam itu jarang diselesaikan melalui pengaduan pidana.
Lopez Obrador juga telah menawarkan untuk membeli properti itu, tetapi pembicaraan tampaknya tidak berjalan dengan baik. “(Pelabuhan) itu ideal, cukup dalam, tetapi hubungannya tidak baik dengan perusahaan," kata presiden pada November tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
