Hiburan malam di diskotik, ilustrasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) agar tidak melakukan "sweeping" (razia) maupun penertiban terhadap usaha hiburan atau usaha lain yang dilarang beroperasi selama Ramadhan oleh pemerintah. "Jangan sampai ormas yang melakukannya, karena itu mutlak menjadi wewenang aparat keamanan," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, tidak selayaknya ormas melangkahi aparat yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban dan penegakan hukum.
Ia khawatir jika sweeping dilakukan oleh ormas justru akan menimbulkan gesekan di masyarakat, yang tidak menutup kemungkinan memancing terjadinya aksi anarkis. "Meski tujuannya baik, tapi kalau dilakukan dengan tidak dilandasi kebaikan itu sendiri, keburukan yang akan terjadi," ucapnya, menjelaskan.
Said Aqil pun berharap seluruh lapisan masyarakat bisa menjaga kedamaian di bulan Ramadhan.
Seperti diberitakan, sejumlah daerah memberlakukan larangan beroperasi sementara kepada tempat usaha hiburan. Pemerintah Provinsi DKI, misalnya, memberlakukan aturan itu mulai tanggal 31 Juli hingga 2 September 2011.
Perkecualian diberikan kepada usaha hiburan musik hidup, karaoke, dan tempat biliar, namun jam operasi dibatasi dari pukul 20.30 hingga 01.30 WIB. Untuk memastikan aturan tersebut dipatuhi pengusaha hiburan, Dinas Pariwisataa DKI telah membentuk tim pemantau yang terdiri dari unsur kepolisian dan polisi pamong praja.
Pada bagian lain, Said Aqil mengaku telah menyampaikan permintaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar pemerintah melalui Kementeri Agama dan Kementerian Dalam Negeri memperketat pendaftaran ormas baru.
Permintaan tersebut, kata Said Aqil, disampaikan saat bersama 12 pimpinan ormas Islam bertemu Presiden di Istana Negara, Senin (25/7).
"Semakin banyak ormas sebenarnya bagus, terlebih apabila dipandang dari kacamata tujuan silaturahmi dan menjaga ukhuwah. Tapi jangan sampai kebablasan, ormas yang berhaluan ekstrem tetap harus diawasi perkembangannya," ujarnya.
#1
#2
#3
#4
#5
