REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK— Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalmantan Barat menyatakan pemerintah daerahlah yang memiliki wewenang dalam menentukan tempat atau daerah mana saja yang boleh menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1441 H di tengah wabah Covid-19 ini. 

"Kami dari MUI hanya memberi tuntunan pelaksanaan takbir dan sholat Idul Fitri, sedangkan boleh tidaknya menyelenggarakan adalah pihak yg berwenang, yaitu pemda, berdasarkan pengamatan dinas kesehatan," ujar Ketua MUI Kalbar, KH M Basri HAR, di Pontianak, Ahad.

Dia menambahkan bahwa secara umum untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri, sudah ada fatwa MUI dengan Nomor 28 Tahun 2020 sebagai pedoman atau acuan.

"Secara terperinci dalam fatwa MUI yang ada tersebut sudah menjelaskan dan menggambarkan apa saja yang mesti diikuti atau dilakukan umat," kata dia.

Sejauh ini pihaknya tidak memiliki data seberapa banyak dan masjid mana saja yang akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri.

Dia menyatakan MUI tidak punya data masjid-masjid yang melaksanakan sholat Idul Fittri. Sebagai gambaran, untuk Masjid Raya Mujahidin Pontianak sendiri belum melaksanakan Jumatan dan juga sholat Idul Fitri karena Kota Pontianak termasuk zona merah.

Terkait alat pelindung diri (APD) bagi panitia atau pengurus masjid di Kalbar, pihaknya tengah mendistribusikan 20 ribu masker kepada panitia atau pengurus masjid yang menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Masker tersebut merupakan bantuan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar. 

Pihaknya terus mengimbau umat untuk bersama mencegah penyebaran wabah Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. "Mari bersama menjaga diri dengan selalu memakai masker ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan, jaga jarak sosial dan lainnya," kata dia.

Terpopuler

01 January 1970, 07:00