REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemprov Jabar, terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri. Menurut Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Berli Hamdani, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri, Pemprov Jabar berkoordinasi dengan Kemenag dan dengan semua Ormas Islam.
"Kan disesuaikan dengan situasi dan kondisi ini akan berlangsung 15 Mei nanti. Makanya, kajian juga diperlukan," ujar Berli kepada wartawan, Rabu (13/5).
Berli mengatakan, untuk menetapkan apakah akan dilakukan relaksasi terbuka dan penuh atau seperti apa saat ini pun sedang dilakukan kajian oleh tim Unpad dan gugus tugas.
"Masukan semua pertimbangan dari aspek sosial juga psikologis," katanya.
Selain itu, kata dia, harus ada jaminan yang dipenuhi untuk relaksasi PSBB. Yakni, harus ada angka statistik dan faktual di masyarakat.
"Harus ada penurunan signifikan dan berlangsung satu Minggu. Selain itu, kasus harus melandai tak ada kasus baru. Kalau tak ada potensi penularan kasus baru dan ada jaminan dulu baru relaksasi," paparnya.
Sebaliknya, kata dia, kalau di perpanjang maka harus dengan berbagai pertimbangan dari hasil pembelajaran pemberlakukan PSBB di dua wilayah. "Kesimpulannya, saat inu pergerakan masyarakat masih cukup tinggi ditengah masyarakat. Masih belum bisa seperti yag diharapkan yakni pergerakan di bawah 30 persen. Kalau bisa 30 persen PSBB berhasil," katanya.
Dalam pengendalian Covid-19, kata dia, tim pun sedang mengantisipasi kemungkinan adanya penularan yang datang dari luar negeri seperti pekerja migran dan mahasiswa. Strategi dan tantangan pun, dalqm dua pekan ke depan akan disesuaikan.
"Akan ada protokol kesehatan sampai isolasi mandiri. Kalau swab tes positif ada tata laksana penanganan covid-19 untuk semua yang datang dari luar negeri. Mereka, akan ditempatkan di ruang isolasi," katanya.