REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan, terjadi penurunan jumlah pemudik di jalur udara. Namun, di sisi lain, terjadi peningkatan penumpang untuk angkutan laut. 

"Ingin saya sampaikan, sebenarnya memang kita desain agar transportasi laut meningkat tanpa menurunkan jalur udara. Kita ingin laut naik supaya lebih digemari," kata Budi kepada wartawan di Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Tingkat Nasional, Kemenhub, Jakarta, Selasa (4/6). 

Budi mengatakan, dari hasil evaluasi arus mudik tahun ini, kemungkinan terdapat shifting atau pergeseran pemudik dari jalur udara ke laut. Ia menyampaikan, selama arus mudik tahun ini, jumlah penumpang pesawat terbang turun sekitar 15 persen dibanding total penumpang pada arus mudik 2018. Penurunan tersebut terjadi secara merata untuk masing-masing maskapai dan rute penerbangan. 

Di sisi lain, untuk penumpang kapal laut, terdapat rata-rata kenaikan sekitar 30-40 persen di sejumlah pelabuhan, khususnya di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Mas Semarang, dan Tanjung Pinang Kepulauan Riau. 

Ia mengatakan, pelabuhan Semarang dan Surabaya mengalami perkembangan signifikan dari sisi jumlah penumpang. Hal itu juga didorong dengan dibukanya program mudik gratis yang diselenggarakan oleh PT Pelni. "Penumpang yang diangkut dari Jakarta ke Jawa Tengah, misalnya, itu bahkan lebih dari 10 ribu per hari. Demikian juga untuk pengangkutan truk dengan kapal laut," ujar Budi menambahkan. 

Lebih lanjut, Budi menyampaikan, kendati arus mudik via jalur udara mengalami penurunan, ia mengklaim secara keseluruhan operasional bandara sejauh ini berlangsung dengan sangat baik. Meskipun diakui terjadi penurunan kegiatan. 

Pihaknya pun menyambut baik terkait ide Presiden Joko Widodo untuk membuka peluang bagi maskapai asing membuka penerbangan rute domestik. Hal itu dapat mendorong iklim kompetisi antar maskapai sehingga diharapkan memacu efisiensi penerbangan dan menurunkan tarif tiket yang saat ini tengah mahal. 

Hanya saja, Budi mengakui, masih mengkaji usulan tersebut. Pembukaan operasional maskapai asing untuk rute domestik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Harus memenuhi asas cabotage, lalu kalau perusahaan asing mau masuk, 51 persen (saham) harus dimiliki Indonesia, dan harus melayani kegiatan di rute perintis," ujarnya. 

Terpopuler

01 January 1970, 07:00