REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai saat ini masih terus mendorong adanya penyatuan kalender hijriah atau kelander hijriah permanen. Dengan demikian, tak ada lagi perbedaan pandangan dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan awal Dzulhijjah.

"DPR terus mendorong Pemerintah untuk supaya terus mengkaji, terus melakukan ikhtiar untuk membangun dan membuat kalender bersama," ujar Ali Taher usai konferensi pers hasil sidang isbat di Kantor Kemenag, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (3/6) malam.

Menurut Ali, kalender hijriyah bersama tersebut sangat penting agar ke depannya tidak ada lagi perbedaan menyangkut penentuan hari-hari besar umat Islam.

"Ini menjadi agenda yang cukup penting kita lakukan karena kita berharap tahun-tahun yang akan datang tidak terjadi perbedaan. Yang ada hanya lah persamaan-persamaan untuk membangun bangsa negara yang kita cintai ini," kata Ali Taher.

Pada tahun ini, awal Idul Fitri 1440 Hijriah memang masih ditetapkan melalui sidang isbat yang melibatkan Kemenag, MUI, perwakilan ormas Islam, dan instansi terkait. Namun, setelah adanya kalender hijriah bersama, tradisi sidang isbat tersebut bisa dihapus.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Fitri tahun ini jatuh pada Rabu (5/6). Menurut dia, penetapan tersebut didasarkan pada pemaparan posisi hilal yang berada berada di minus 1,26 menit sampai minus 0,5 menit.

Selain itu, hal itu juga didasari dari pantauan petugas rukyatul hilal yang ditempatkan di 105 titik di seluruh Indonesia, yang mana tidak ada satupun yang melihat hilal. "Maka Bulan Ramadhan tahun ini digenapkan menjadi 30 hari. Itu artinya besok kita masih berpuasa. Dan 1 Syawal jatuh pada Hari Rabu 5 juni 2019. Itulah hasil sidang isbat kita kali ini," kata Lukman.