Kemenhub: Ada Indikasi Oknum Jual Tiket Mudik Gratis

Rep: Umi Nur Fadhilah/ Red: Friska Yolanda

Jumat 31 May 2019 19:33 WIB

Peserta mudik bersiap menuju bus masing-masing sebelum keberangkatan pada acara Mudik Bareng BUMN. Foto: Republika/Edi Yusuf Peserta mudik bersiap menuju bus masing-masing sebelum keberangkatan pada acara Mudik Bareng BUMN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengindikasi ada oknum yang memanfaatkan program mudik gratis pemerintah dengan menyediakan bus duplikat. Bus tersebut menyamai nomor bus mudik gratis program pemerintah untuk menarik keuntungan pribadi.

"Ada indikasi pemalsuan tiket. Ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan mudik gratis dengan menarik uang," kata Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Ahmad Yani usai pelepasan mudik gratis di Monas, Jakarta, Jumat (31/5).

Baca Juga

Hal itu merespons adanya sejumlah calon pemudik yang melaporkan kehilangan tiket. Terkait hal itu, Yani mengatakan sudah mendata oknum-oknum yang memanfaatkan program mudik gratis. Dia menegaskan tiket bus mudik gratis pemerintah memiliki hologram.

"Saya akan cari seperti apa modusnya," ujar dia.

Yani mengatakan Kemenhub akan memproses hukum oknum-oknum tersebut. Dia mencontohkan modus yang digunakan, misalnya ada bus nomor satu, kemudian oknum mencetak juga dengan tanda bus nomor satu. Sehingga memicu perdebatan di lapangan. Dia mengaku belum mengetahui berapa harga tiket palsu itu dijual.

Sore ini, Kemenhub memberangkatkan 400 bus mudik gratis. Masing-masing bus berisi 50 penumpang, sehingga total peserta mudik gratis sebanyak 20 ribu.

Rencananya, pemerintah akan memberangkatkan total 1.243 bus mudik gratis dari berbagai lokasi, seperti Monas, Bekasi, Bogor, Tangerang. Bus mudik gratis menuju ke 40 daerah, termasuk Sumatra, Lampung, Pakembang, Padang, Bengkulu. Selain bus, Yani mengatakan Kemenhub juga memberangkatkan kapal menuju Semarang, Lampung.

Dia menyebut, tahun ini ada peningkatan 20 persen dari tahun sebelumnya. Bus mudik gratis berasal dari BUMN, pemerintah daerah, swasta. 

Terpopuler