REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH.Cholil Nafis mengisi acara buka bersama dengan para pejabat Kemenkopolhukam dan pimpinan media pada Jumat (18/5) kemarin. Acara buka bersama tersebut digunakan untuk mengeratkan silaturahim sekaligus menjelaskan situasi keamanan terkini.  

Dalam ceramah singkatnya, Kiai Cholil menyampaikan pentingnya mengambil pelajaran dari puasa yang dijalani umat Islam. \"Ada dua pelajaran penting dari Ramadhan yang kita laksanakan dengan puasa. Pertama, selama Ramadhan umat Islam paling disiplin dan paling tepat waktu, yaitu saat buka puasa,\" ujar Kiai Cholil saat bercerita kepada Republika.co.id, Sabtu (18/5).  

Menurut Kiai Cholil, latihan disiplin dan taat hukum adalah ajaran puasa yang bisa ambil dalam konteks pemilu. Siapapun yang curang harus ditindak melalui jalur hukum dan siapapun harus menghormati pemenang yang nantinya diumumkan oleh penyelenggara Pemilu.

"Kita wajib mempercayai lembaga yang telah kita bentuk dan sekaligus mengkritisinya. Tapi tak boleh menihilkan lembaga negara karena itu berakibat pada kekacauan massa," ucapnya. 

Dia mengatakan, pemerintah wajib mendisiplin setiap orang yang melanggar hukum tanpa tebang pilih dan harus menjamin terpeliharanya stabilitas sosial dan masyarakat. "Itulah fungsi negara atau imamah menurut al Mawardi untuk menjaga ketentraman masyarakat (siyasatid dunya)," katanya   

Kedua, lanjutnya, saat ibadah puasa juga harus mampu mengontrol emosi. Karena itu, menurut dia, saat berpuasa tidak diperbolehkan mengganggu orang lain. Bahkan, saat dirinya dicela orang lain tidak boleh melakukan perlawanan, tapi cukup dijawab bahwa dirinya sedang berpuasa.   

"Inilah fungsi mendidik emosi dan ego bagi yang beriman. Jaga ketentraman dan kekhusyukan berpuasa guna meraih tingkatan orang yang paling istimewa dalam menjalankan ibadah puasa," jelasnya.

Kiai Cholil menegaskan bahwa urusan pemilu harus diselesaikan dengan jalur hukum yang berlaku dan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam wajib menaati hukum negara. “Jika ada pelanggaran hukum maka pemerintah wajib menegakkannya guna menjaga keamanan dan kedaulatan negara," tutupnya.