REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit menilai kemacetan lalu lintas pada periode libur Lebaran tahun ini lebih parah dibanding tahun 2017 lalu. Menurutnya, kondisi ini bisa dilihat dari waktu tempuh Padang-Bukittinggi dan Padang-Pesisir Selatan yang molor menjadi sekitar 10 jam perjalanan, jauh lebih lama dibanding waktu tempuh normalnya yakni 3 jam.

Meski macet makin parah, Nasrul memandang bahwa keramaian lalu lintas yang terpusat di titik-titik pariwisata merupakan cerminan tumbuhnya angka kunjungan wisatawan selama Lebaran. Ia juga mengakui bahwa potensi kemacetan yang meningkat merupakan buntut dari tingginya aliran kendaraan pemudik yang belum diimbangi pembangunan infrastruktur jalan dan lokasi wisata.

• Terjebak Macet di Kelok 9

"Tahun ini lama kemacetan bertambah tahun lalu 8 jam, sekarang 10 jam lah. Mulai dari Pariaman bahkan, Padang-Bukik. Nanti macet di Pasar Lubuk Alung, Kayu Tanam, Lembah Anai, Padang Panjang, Koto Baru, sampai Bukittinggi. H+2 sampai H+4," kata Nasrul, Kamis (21/6).

Belajar dari pengalaman Lebaran tahun ini, Nasrul menegaskan pihaknya akan mengevaluasi dan menyusun langkah untuk mencegah kemacetan panjang pada Lebaran tahun depan. Solusi pertama yang sedang digodok adalah pembangunan gedung baru Pasar Koto Baru di jalur utama Padang-Bukittinggi yang lokasinya agak menjorok ke belakang dari bangunan eksisting.

Sementara untuk jalur Padang menuju Painan, Pesisir Selatan, Pemprov Sumbar sedang mengupayakan operasional jalan alternatif yang sempat dibuka oleh TNI, yakni jalur yang menghubungkan Lubuk Kilangan dan tembus ke jalur menuju Pesisir Selatan.

"Jalan Teluk Bayur harus segera diatasi, kita tunggu Wali Kota terpilih, jalan tembus ke Luki itu bisa segera diwujudkan," katanya.

Menanggapi klaim Wagub Sumbar bahwa kemacetan tahun ini lebih parah, Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol Singgamata menjelaskan bahwa kemacetan bukan terjadi di sepanjang jalur utama Padang-Bukittinggi, melainkan lokasi wisata dan pasar tumpah. Menurutnya, solusi permanen atas masalah ini adalah keseriusan pemerintah dalam membenahi keberadaan pasar tumpah.

"Jika Pemda serius atasi macet. Kita uji coba di Pasar Koto Baru. Ini skala prioritas. Tak perlu titik lain dulu. Ini (Koto Baru) saja dulu karena sudah 13 tahun belum beres juga," jelas Singgamata.

Singgamata mendesak Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota untuk segera mengetok palu atas alokasi anggaran renovasi Pasar Koto Baru. Setelah perluasan Pasar Koto Baru rampung, baru penanganan selanjutnya adalah Pasar Padang Luar dan Pasar Baso yang juga menyumbang potensi kemacetan.