REPUBLIKA.CO.ID, NGAWI -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sepakat dengan usulan Kapolri Jendral Tito Karnavian dan Menteri Koordinator PMK Puan Maharani terkait batas maksimum panjang antrean di gerbang tol. Budi mengimbau kepada para petugas pos pemantauan, untuk bisa mengeluarkan diskresi untuk mengratiskan atau membuka jalur gerbang tol saat penumpukan pemudik terjadi.

Budi menjelaskan, keputusan panjang tiga kilometer diambil ketika para jajaran pejabat tersebut mengunjungi gerbang tol Kertasari. Antrean panjang di pintu tol sudah terlihat dan mengulang lebih dari tiga kilometer. "Ya, dari hasil rapat kordinasi barusan, akan ada kewengan khusus bagi petugas lapangan. Apabila panjangnya antrean sudah lebih dari tiga kilometer dan dirasa sudah tidak manusiawi, bisa digratiskan saja," ujar Budi di Rest Area kilometer 575, Ngawi, Ahad (10/6).

Senada dengan Budi Karya, Menteri PUPR, Basuki Hadimujono mengatakan sebelumnya dalam aturan yang dibuat dalam kementeriannya, penggratisan masuk tol dilakukan apabila antrean panjang sudah melebihi lima kilometer. Hanya saja, melihat pergerakan dan kondisi masyarakat di lapangan, Basuki menyerahkan keputusan tersebut kepada petugas lapangan.

"Ya, saya sudah kordinasi juga dengan korlantas, nantinya diskresi dipegang oleh petugas lapangan. Kalau kira kira sudah padat, ya dibuka saja pintu tolnya," ujar Basuki di lokasi yang sama.

Pada saat yang sama, Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meminta diskresi untuk membebaskan biaya tol, sebaiknya dilakukan setelah antrian di gerbang tol sudah mengular sepanjang tiga kilometer.

Sementara itu, Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian mengaku setuju dengan usulan pembebasan biaya tol diterapkan, apabila antrian memanjang sudah sekitar 3 KM. Maka dari itu, Tito memohon kebijaksanaannya kepada Menteri PUPR selaku penanggung jawab proyek tol untuk memetingkan situasi darurat.

"Ya berperikemanusiaan kepada para pemudik namun semua tergantung pak Menteri PUPR," ucap Tito.