REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kegiatan arus mudik Lebaran yang terjadi setiap tahun selalu menyedot perhatian publik maupun pemerintah. Mengingat dalam arus mudik tersebut, akan terjadi puncak mobilitas warga dari seluruh wilayah tanah air dengan segala implikasinya.

Kinerja pemerintah dalam melayani warganya, khususnya dalam bidang transportasi juga dapat dilihat dari sejauh mana kemampuannya menyediakan sarana mudik secara aman, nyaman, dan selamat. Dengan kata lain, keberhasilan Pemerintah dalam menyelenggarakan angkutan Lebaran dapat menjadi indikator keberhasilan program pembangunan sektor transportasi.

"Misal kita bicara tentang mudik, dari dulu MTI mengatakan kalau angkutan mudik untuk kurangin kendaraan bermotor, ya sudah dari awal sudah disebutkan. Saat ini, selalu publikasinya terlalu besar dari aplikasinya. Pengguna motor jutaan, tapi mudik gratis jumlahnya masih ratusan ribu, agak kaget juga ini," ujar Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Muslih Zainal Arifin, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (4/6).

Pada musim mudik Lebaran 2018 ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI memperkirakan akan terjadi kenaikan arus mudik sebesar 10-15 persen dibandingkan mudik Lebaran 2017. Kenaikan juga tidak terlepas dari lamanya cuti bersama yang mencapai tujuh hari, atau total libur mencapai 10 hari, yaitu dari tanggal 11 hingga 20 Juni 2018.

Cuti bersama itu sendiri berlangsung pada tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018, sedangkan pelaksanaan Idul Fitri tepat pada tanggal 15-16 Juni 2018. Dengan adanya kesamaan dalam permulaan Puasa, maka Idul Fitri pun akan berlangsung serentak sehingga kemungkinan puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 12-13 Juni, sedangkan puncak arus baliknya akan terjadi pada tanggal 19-20 Juni.

Terkait lonjakan arus mudik, bisa saja tidak terlalu tinggi seperti yang diprediksi, karena kondisi ekonomi makro (nasional) maupun mikro (keluarga) yang kurang mendukung. Meskipun Lebaran tahun ini liburnya panjang, tapi bersamaan dengan masa pencarian sekolah atau kuliah baru, sehingga bagi keluarga yang kondisi ekonominya pas-pasan, akan memilih lebih baik mengalokasikan dana yang ada untuk mencari sekolah/bangku kuliah baru daripada untuk mudik Lebaran.

Kecuali, mereka yang di Jabodetabek memiliki usaha jualan makanan dan minuman, sebagian dari mereka telah pulang mudik begitu bulan Puasa dimulai karena mereka merasa tidak efektif berjualan.

"Kita berada di situasi yang tidak jelas. Kita mau pro angkutan umum atau mendewakan angkutan pribadi? Libur diperpanjang, sebenarnya menimbulkan masalah baru. Masyarakat pasti merencanakan mudik panjang," jelas Presidium MTI lainnya, Sugeng Purnomo, saat ditemui di waktu dan tempat yang sama.

Menghadapi kemungkinan terjadinya kenaikan arus mudik tersebut, Pemerintah telah melakukan antisipasi dengan menambah jumlah semua sarana yang diperlukan untuk mudik. Tapi aspek keselamatan, pelayanan, dan keamanan tetap menjadi pijakan Kemenhub dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2018 ini.

Keselamatan para pemudik merupakan salah satu isu besar dari tahun ke tahun. Hal itu mengingat tujuan mudik adalah bersilahturahim dengan orang tua atau anggota keluarga yang di kampung. Jika perjalanan mudik itu tidak selamat, maka tujuan mudik sebetulnya telah gagal di perjalanan.

"Karena itu, masalah keselamatan arus mudik selalu menjadi perhatian pemerintah. Data dari tahun ke tahun memperlihatkan bahwa banyak pemudik yang akhirnya batal silahturahmi karena mengalami kecelakaan lalu lintas hingga meninggal dunia," jelas Sugeng.

Di antara korban Laka selama mudik Lebaran, lebih dari 70 persen adalah pengendara sepeda motor. Oleh karena itu, sepeda motor bukanlah moda transportasi yang selamat untuk mudik. Sayang, prediksi Kemenhub sendiri memperlihatkan jumlah pemudik dengan menggunakan sepeda motor, akan mengalami kenaikan mencapai 33,53 persen atau total diprediksi akan mencapai 6.391.784 unit.

Tingginya pemudik yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana untuk mudik tersebut memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam penyediaan sarana angkutan umum. Dengan bertambahnya ruas Tol Trans Jawa yang sudah beroperasi maupun difungsikan, semestinya dibarengi pula dengan penyediaan sarana angkutan umum yang cukup agar pemudik dapat beralih ke angkutan umum dan jalan tol pun berfungsi optimal sebagai masa mudik lebaran.

"Pilihan warga untuk tetap menggunakan motor sebagai moda transportasi untuk mudik, selain karena total bianya jauh lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan moda transportasi lain, juga untuk kebutuhan mobilitas di kampung mengingat tidak setiap kampung memiliki layanan angkutan umum yang baik," kata Sugeng.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Litbang Perhubungan 2017, mengenai besaran biaya untuk mudik per moda yang digunakan, terbukti bahwa mudik dengan menggunakan sepeda motor jauh lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan angkutan umum bus sekalipun. Rendahnya biaya transportasi dengan menggunakan motor itulah yang menjadi alasan utama masyarakat menggunakan motor untuk mudik.

Sementara mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah saat ini masih amat terbatas, tidak mencapai satu persen dari total pemudik yang menggunakan sepeda motor.

"Kalau misal mudik Lebaran kita bantu, secara ideologi yang harus dapat perhatian adalah yang paling miskin dan tidak berdaya yang bisa mendapat akses. Ini yang menjadi persoalan," papar Muslih lagi.

Untuk kepentingan Lebaran, ada terminal bantuan dibuka, seperti Terminal Grogol, Terminal Pinang Ranti, Terminal Rawamangun, dan lainnya. MTI menyarankan, jika Indonesia ingin memperhebat angkutan umum, seharusnya terminal bantuan jangan hanya ada saat mudik Lebaran saja.

"Karena Terminal Pulo Gebang itu jauh, jadi masyarakat yang miskin, merasa perlu keluar ongkos lagi buat menuju ke sana, ini berat, sementara ada kendaraan pribadi jadi ya sudah mereka memilih naik kendaraan sendiri saja. Jika pemerintah ingin zero accident dan pemanfaatan angkutan umum secara massive, ya diumumkan sejak awal dong," jelas Muslih.

Artinya, apakah pemerintah pro pada angkutan umum dan tidak menyarankan mudik dengan angkutan pribadi, MTI dengan tegas menyatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memahami tugasnya masing-masing.