REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan, buka bersama di 223 RW tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Acara tersebut diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 35,68 miliar.

Sandi menuturkan, dana akan dikumpulkan melalui penggalangan dana dari masyarakat. Sehingga, pemprov menggandeng beberapa lembaga kemanusiaan, seperti Dompet Dhuafa (DD) dan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

"Anggarannya nanti akan dilakukan sebuah PPP (public privat partnership). Oleh karena itu, kita menggandeng teman-teman dari Dompet Dhuafa dan teman-teman dari ACT untuk membantu. Karena mereka biasa mengelola partisipasi publik terhadap kegiatan kemanusiaan," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (16/5).

Buka bersama yang digelar rencananya akan diadakan pada awal Ramadhan, tetapi tanggalnya belum dipastikan. Buka bersama tersebut akan diikuti oleh 223 RW yang masyarakatnya masuk dalam kategori masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Selain itu, pemprov akan menggalang lebih banyak lagi dana untuk mendukung kegiatan tersebut. Pemprov juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk menyalurkan dana melalui DD dan ACT.

"Rencananya kita akan galang lebih banyak, (juga) partisipasi dari masyarakat," kata Sandi menambahkan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan mengungkapkan, kegiatan buka bersama didasari karena masih banyaknya masyarakat yang kesejahteraannya masih timpang dengan wajah Ibu Kota seharusnya. Yang mana, salah satu masalah terbesar di Jakarta adalah ketimpangan, mulai dari kaya dengan miskin, terdidik dengan belum terdidik, hingga yang bekerja dengan yang penganggur.

Sehingga, dalam konteks tersebut, penuhnya restoran-restoran yang sudah dipesan satu bulan untuk berbuka puasa berbanding terbalik dengan kampung-kampung yang lengang karena buka puasa yang terbatas.

"Jadi, ketimpangan itu ada restoran yang full booked 30 hari dan ada masyarakat yang kekurangan untuk bisa berbuka puasa. Itu juga ketimpangan," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (15/5).