REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Bupati Bogor Nurhayanti mengadakan rapat untuk menyambut bulan suci Ramadhan yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Rapat dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah (Forminda) seluruh camat dan OPD lingkup Kabupaten Bogor.

"Penetapan awal Ramadhan menunggu hasik keputusan pemerintah. Kepada Kementerian Agama Kabupaten Bogor dan MUI Kabupaten Bogor agar dapat menyikapi dan proaktif bila terdapat perbedaan penetapan awal puasa. Kepada masyarakat, perbedaan juga hendaknya disikapi dengan arif dan bijaksana serta saling menghormati," ujar Nurhayanti di Pendopo Bupati Bogor, Senin (14/5).

Kepada seluruh jajarannya, Bupati Bogor memberikan instruksi agar dapat menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Beberapa hal yang diminta oleh Bupati kepada Kepala OPD dan Camat diantaranya pengawasan dan penertiban tempat hiburan malam serta pembatasan jam operasional. Terhadap warung makan atau rumah makan juga perlu dilakukan pengawasan.

Infografis Ramadhan

Pedagang mercon di Kabupaten Bogor diharapkan bisa ditertibkan dan diawasi. Khawatir dengan adanya masyarakat yang bermain petasan dapat mengganggu kenyamanan dalam beribadah. Penanganan gelandangan dan pengemis musiman saat bulan Ramadhan pun diminta Nurhayanti untuk diperketat.

"Pemantauan dan pengawasan pasar setiap pasar atau mini market dan warung sembako perlu ditingkatkan. Keberadaan pasar tumpah dan pkl ini juga kadang terjadi di sepanjang jalan protokol dan membuat kemacetan. Ini harus diawasi," lanjut Nurhayanti.

(Baca Juga: Ramadhan Ladang Pahala)

Tak henti disitu saja, Satpol PP beserta camat dan jajaran Fokopimcam perlu mengadakan patroli malam. Untuk aparatur sipil negara (ASN), Bupati Bogor mewanti-wanti agar tidak melanggar disiplin waktu jam kerja.

Untuk harga sembako dan peredaran makanan kadaluarsa tidak layak konsumsi, Nurhayanti meminta agar diantisipasi dan dipantau. Saat Ramadhan lonjakan harga pangan dan peredaran makanan kadaluarsa atau mengandung bahan berbahaya kerap terjadi.

"Untuk dinas perdagangan dan industri, saya minta berkoordinasi dengan Satpol PP, PD Pasar Tohaga, dan para camat di wilayah masing-masing untuk melakukan pengawasan dan razia ke pasar tradisional, mini market, toko atau warung sembako," ujarnya.

Tidak terkecuali bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran, Nurhayanti meminta agar bersiap atas bencana yang mungkin terjadi. Kedua instansi ini diminta untuk berkoordinasi dengan camat masing-masing wilayah untuk selalu memonitor situasi dan kondisi.

"Ada 24 kecamatan dari 40 di Kabupaten yang rawan bencana. Karena itu perlu ada antisipasi penganggulangan bencana," lanjut Nurhayanti.