REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Bank syariah diharapkan akan makin mendukung pengembangan sektor produktif. Harapan ini makin besar dengan rencana konversi BPD NTB menjadi bank syariah.

Wakil Dekan FEM IPB Prof Firdaus menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional didorong untuk bersifat inklusif. Inklusi keuangan jadi fokus Indonesia bersama negara-negara anggota G20.

Indonesia dikejutkan dengan angka Rasio Gini pada 2014 sebesar 0,4 persen dari skala 0-1 persen yang menunjukkan ketimpangan kronis. Sementara Rasio Gini mayoritas negara lain berada di bawah 0,3 persen. Hal itu diakui oleh Indonesia.

Di luar, organisasi internasional memerhatikan hal itu. Mereka fokus pada ekonomi berkelanjutan yang inklusif. Misalnya Bank Pembangunan Asia (ADB) yang pada 2014 mengukur seberapa inklusif ekonomi negara-negara di dunia, Indonesia di skor 4,4 dari skala skor 1-10. Nilai Indonesia itu sangat dipengaruhi angka kemiskinan dan akses sanitasi serta air bersih.

''NTB agak buruk di dua itu, dengan kemiskinan 16-17 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional,'' kata Firdaus dalam Rembuk Republik bertahun peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Regional, di Ballroom Hubbul Wathan pada Kamis (15/6).

Firdaus menyebut ekonomi syariah harus dibangun. Kalau Malaysia dan Brunei bisa luar biasa, itu berkaitan dengan komitmen pemerintah, termasuk pemerintah daerah untuk mendukung ekonomi syariah. ''Kredit perbankan konvensional komersil terlalu banyak ke konsumsi. Kami harap bank syariah bisa banyak ke produktif,'' kata Firdaus.

Penting bagi ekonomi syariah mau menjangkau daerah yang skala keuangannya terbatas. Kemenko sempat meminta KUR Syariah. ''Bisa saja dan skimnya ada seperti salam. Tapi itupun sangat sedikit dibanding skim lain seperti murabahah,'' kata Firdaus. Karena itu ada harapan saat BPD NTB dikonversi jadi bank syariah, bank ini lebih banyak untuk pembiayaan produktif.