Membumikan Nilai Puasa dalam Pengelolaan Ekonomi Negara

Rep: Fuji Eka Permana/ Red: Agus Yulianto

Senin 12 Jun 2017 21:51 WIB

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Pakar Kelautan Indonesia, Prof Rokhmin Dahuri memberikan tausiyah kepada karyawan Bank Indonesia di Gedung BI, Senin (12/6) sore. Foto: Republika/Fuji EP Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Pakar Kelautan Indonesia, Prof Rokhmin Dahuri memberikan tausiyah kepada karyawan Bank Indonesia di Gedung BI, Senin (12/6) sore.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Pakar Kelautan Indonesia, Prof Rokhmin Dahuri memberikan tausiyah kepada karyawan Bank Indonesia (BI) di Gedung BI pada Senin (12/6) sore. Dia memaparkan kiat-kiat membumikan nilai-nilai puasa Ramadhan dalam pengelolaan ekonomi di suatu negara.

Rokhmin yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI mengatakan, ada empat kiat utama untuk membumikan nilai-nilai puasa dalam pengelolaan ekonomi di suatu negara. Kiat yang pertama, harta benda dan kekayaan lainnya menurut ajaran Islam harus diyakini sebagai milik Allah SWT.

Manusia yang diberi harta benda dan kekayaan lainnya hanya mendapat titipan dari Allah SWT. "Jangan seolah-olah beranggapan mendapatkan kekayaan karena kepintaran dia dan kerajinan dia dalam bekerja," kata Rokhmin, Senin (12/6).

Sikap ini penting, menurut dia, karena bila manusia menganggap harta benda dan segala kekayaan yang dimilikinya adalah titipan dari Yang Maha Kuasa, maka manusia tersebut tidak akan serakah. Namun, justru dia akan mudah beramal, berzakat dan berbagi.

Kiat yang kedua, dia menjelaskan, menurut ajaran Islam, manusia harus berbuat adil. Maka, kekayaan dan aset ekonomi produktif lain seperti teknologi, infrastruktur serta informasi jangan dikuasai oleh segelintir orang saja. Pemerintah harus memberikan akses yang sama kepada seluruh rakyat.

"Jangan hanya memberikan akses kepada konglomerat saja, rakyat kecil pun harus diberi akses yang sama, seperti disediakan teknologi, dengan cara rakyat kecil dididik dan dilatih," ujarnya.

Kemudian soal infrastruktur, menurutnya, jangan sampai infrastruktur dibangun hanya untuk memfasilitasi perusahaan besar saja. Sementara, petani dan nelayan kecil tidak difasilitasi infrastrukturnya. Selain itu, akses informasi dan fasilitas pasar juga perlu disediakan. Sebab, buat apa orang-orang memproduksi kalau tidak ada pasarnya.

Rokhmin menegaskan, artinya semua aset produktif jangan seperti sekarang, hanya konglomerat yang mudah mendapatkannya. Kiat yang ketiga, sesuai dengan hadis Rasulullah. Sumber daya alam seperti hutan, energi dan mineral tidak boleh dikelola swasta dan asing. Sumber daya alam harus di kelola negara.

"Kalau negara belum mampu ada BUMN yang mengelola, kalau BUMN belum mampu, harusnya perusahaan asing atau swasta bekerja untuk BUMN," ujarnya.

Dia mengatakan, kalau swasta bekerja untuk BUMN, maka BUMN yang menentukan harga. Hak untuk pemasaran dan mengelola juga BUMN yang menguasai. Sementara, pihak swasta hanya mendapat keuntungan saja. Akan tetapi, Rokhmin menyayangkan, sekarang sumber daya alam diekspor semua dalam bentuk mentah ke luar negeri. Sehingga, harga barang menjadi semena-mena.

Kiat yang keempat untuk membumikan nilai puasa dalam pengelolaan ekonomi negara mengenai sistem keuangan. Menurutnya, perekonomian jangan menggunakan sistem riba. Menurut ajaran Islam tidak boleh mengadopsi sistem riba. Meski demikian, dikatakan dia, Alhamdulillah, Inggris, Malaysia, Hong Kong dan Singapura sudah memberlakukan perbankan syariah.

Empat kiat tersebut, menurutnya, bukan hanya untuk kebaikan manusia di akhirat, tetapi juga untuk kebaikan di dunia jika dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dia mengajak, jamaah untuk mulai membumikan nilai-nilai puasa Ramadhan dalam kehidupan.

Terpopuler