REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan, perlu penerapan teknologi lebih canggih untuk mengantisipasi dan mengatasi arus mudik lebaran agar persoalan yang ada saat ini tidak terulang di masa mendatang.

"Dunia sudah maju, ada teknologi yang setiap saat bisa untuk melihat kemacetan," katanya kepada pers di Jakarta, Kamis (7/7).

Dia mengatakan, pemerintah bisa melacak dengan teknologi dan menghitung semuanya yang ada sehingga tidak berkumpul di satu titik pada saat yang sama. "Ini bisa diantisipasi dari awal. Harusnya bisa diprediksi, ada ilmunya, berapa mobil yang akan mudik setahun sampai lima tahun ke depan," katanya.

Pemerintah perlu mengkalkulasi jumlah kendaraan dan jumlah ruang jalan dengan variabel-variabel lainnya sehingga ada solusi. "Melalui perencanaan bisa dihitung. Sekarang orang stres dan banyak korban. Kalau sudah ada kedarutan seperti ini harusnya ada solusi darurat," katanya.

Jadi kesimpulannya, kata politisi PKS ini, pemerintahan perlu merancang manajemen yang lebih baik dalam mengatasi arus mudik. "Kalau tahun depan masih berulang yah saya tidak tahu harus bilang apalagi," katanya.

Fahri mengemukakan, persoalan kemacetan pada arus mudik tahun ini harus membuka mata hati pihak terkait. Tol seharusnya jalan bebas hambatan dan semestinya pengelolanya tahu volume yang masuk dan tahu bahwa akan terjadi hambatan.

"Kalau ada kemacetan maka tidak bisa disebut jalan tol lagi dan semestinya tidak boleh memungut bayaran," katanya.

Saat arus mudik, kata dia, pengelola jalan tol sudah mendapatkan pemasukan dari yang seharusnya. Oleh sebab itu kematian warga itu harus mendapat perhatian serius. "Ini sama saja kalau orang naik bus kecelakaan dan mati, harus ada ganti rugi (santunan)," katanya.

"Namanya jalan tol bebas hambatan. Harusnya sekarang pihak tol mengganti rugi. Jalan biasa ada alternatif, di tol gak seperti ini, gak ada alternatif dan tentu menciptakan stes," katanya.