REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ade Komarudin menyayangkan kemacetan parah arus mudik Lebaran 2016 di pintu Tol Brebes Timur Exit (Brexit).

Ia menilai, kondisi tersebut dikarenakan kurangnya perencanaan yang matang antara perhubungan, pengelola jalan tol, kepolisian dan pemerintah daerah.

"Perencanaan itu penting. Dan perencanaan itu, libatkan saja polisi karena yang mengetahui sumber kemacetan mereka. Jadi pembangunan jalan tol atau jembatan layang tolong koordinasi dengan kepolisian," kata pria yang akrab disapa Akom itu di Jakarta, Rabu (6/7) malam.

Ia tidak menampik kondisi infrastruktur di jalur mudik masih membutuhkan banyak perbaikan. Namun, adanya tol ke Brebes Timur, merupakan prestasi tersendiri dari pemerintah. Sebab, ia mengingatkan, cita-cita pemerintah yakni, membangun jalan tol sampai ke Jawa Timur bahkan ujung timur Pulau Jawa.

"Kan kita bertahap. Keadaan ekonomi sekarang kan berat," ujar dia.

Dalam kunjungannya ke Brexit, Akom menuturkan, pintu keluar tol, tidak sebanding dengan pintu masuk. Selain itu, ia melanjutkan, belum ada fasilitas SPBU dan tempat peristirahatan di sepanjang tol.

Menurut Akom, salah satu hal yang harus dievaluasi, yakni soal harga bayar tol. Pengguna jalan, sebaiknya menyiapkan uang pas untuk transaksi pembayaran tol. Kemudian, ia menilai, pembangunan tol Brebes Timur kurang memperhitungkan jalur keluar. Sebab, setelah tol Brexit ada pertemuan arus dari Pantura.

"Itu ada arus dari Pantura. Sementara dari sini (Brexit) padat. Akhirnya harus buka tutup jalan," ujar dia.

Akom mengusulkan, adanya pembangunan jalan layang di tol tersebut. Alasannya, ada rel kereta api yang setiap 20 menit sekali memaksa pengguna tol menghentikan laju kendaraan.

"Mudah-mudahan dengan kejadian itu, arus mudik lebih jelas perencanaanya. Minimal dari sini pintu keluar ke Cikopo-Simpang Jomin itu lengang. Perlu koordinasi antar instansi, polisi, perhubungan, pemda, pengelola jalan tol," tutur Akom.