REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang hari raya Lebaran dan hari libur nasional, kemacetan terjadi di jalanan utama di berbagai daerah. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai banyaknya masyarakat yang telah menggunakan kendaraan pribadi untuk mudik dan bepergian selama libur nasional itupun menunjukan meningkatnya pendapatan masyarakat.
Karena itu, JK mengatakan pemerintah harus memperbaiki fasilitas serta sistem pengelolaan transportasi agar kemacetan lebih terurai. "Sekarang masalah lagi jalan, bikin jalan, macet lagi, bikin jalan tol, artinya ini juga suatu indikasi artinya pendapatan masyarakat naik, fasilitasnya berubah sistemnya berubah. Kita tidak bisa kembali ke zaman dulu," jelas JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (1/7).
JK menjelaskan, kemacetan yang terjadi dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat yang meningkat sehingga dapat memiliki kendaraan pribadi. Kemacetan yang terjadi selama musim mudik atau liburan pun memang sudah terjadi sejak dahulu. Setiap solusi maupun perbaikan yang dilakukan pemerintah juga akan menyebabkan munculnya masalah baru.
"Untuk jalur mudik ini begini, setiap waktu terjadi perubahan-perubahan masalah... Sekarang yang jadi bagian masalah kita, kita tidak bisa menolak anda tidak boleh pakai motor nanti masalahnya pindah ke bus, sama saja. Kalau tidak di sini pindah ke kereta api sama saja, lihat saja sejarahnya," kata JK.
Karena itu, lanjut JK, pemerintah pun memberikan cuti atau hari libur nasional lebih lama sehingga dapat menghindari kemacetan yang semakin parah. Lebih lanjut, JK mengatakan kemacetan tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di sejumlah negara seperti Amerika dan Cina.
Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih baik. Ia mencontohkan, untuk mengurai kemacetan di pintu tol pun diperlukan perubahan sistem pembayaran dari manual ke elektronik. "Karena 30 detik saja proses pengambilan kartu itu kalikan sekian juta. Jadi bootle neck itu disitu. Jadi memang selalu masalah baru perlu ada sistem baru teknologi baru," ungkapnya.