Rekonstruksi 30 Kilometer Jalur Pantura Mendesak

Rep: Sonia Fitri/ Red: Angga Indrawan

Jumat 24 Jun 2016 14:05 WIB

Petugas mengecat trotoar di Jalur Pantura Kawasan Lohbener, Indramayu, Jawa Barat, Senin (20/6). (Republika/Raisan Al Farisi) Foto: Republika/Raisan Al Farisi Petugas mengecat trotoar di Jalur Pantura Kawasan Lohbener, Indramayu, Jawa Barat, Senin (20/6). (Republika/Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG -- Jalur Pantai Utara wilayah Jawa Barat (Pantura Jabar) sepanjang 30 kilometer mendesak direkonstruksi agar perbaikan jalan permanen. Namun akibat keterbatasan dana, proses rampung rekonstruksi baru sanggup sepanjang tiga kilometer saja untuk wilayah Ciasem. Selebihnya, perbaikan jalan masih mengandalkan metode tambal sulam.

"Tahun depan akan kita cicil (rekonstruksi), diusahakan anggarannya, sebab prosesnya tidak boleh putus, kalau tidak, ya gagal," kata Kepala Satuan Kerja (Kasatker) wilayah I Jawa Barat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN IV) Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) T. Yuliansyah dalam perjalanan Press Tour Pemantauan Jalur Mudik Lebaran, Jumat (24/6).

Wilayah darurat rekonstruksi utamanya di Karang Sinom, Kandang Haur dan Ciasem. Biaya rekonstruksi bervariasi bergantung dari tingkat keparahan kondisi jalan. Rata-rata membutuhkan dana Rp 5-9 miliar per kilometer. Pemerintah tengah mengupayakan pengadaan anggaran untuk rekonstruksi di tahun anggaran 2017. Rekonstruksi jalan juga meliputi perbaikan drainase.

Pembukaan Tol Cipali cukup efektif mengurangi volume kendaraan di Pantura hingga 60 persen. "Volume kendaraan yang dulu antara 35-55 ribu per hari, sekarang tertarik separuhnya ke Cipali," katanya.

Namun bukan hanya beban kendaraan yang berkurang, tapi alokasi anggaran pemeliharaan pun ikut terkikis hingga 50 persen. Jika sebelumnya anggaran operasional Rp 400-600 miliar, maka setelah ada Cipali anggaran menjadi lebih hemat menjadi Rp 200 miliar. Model pemeliharaan juga diganti menjadi kontrak long segmen berdasarkan arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terpopuler