REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono optimistis, armada bus antarkota antarprovinsi (akap) siap memenuhi sejumlah persyaratan untuk melayani pemudik. "Kalau melihat kondisi semua harus kinclong, saya yakin enggak, mungkin hanya 50 persen. Tapi saya percaya teman-teman (Perusahaan Otobus) secara kredibel memenuhi, bahkan nanti ketika masa masa puncaknya mudik itu mereka pasti sudah siap untuk melayani," kata Ateng kepada Republika.co.id, Kamis (23/6).

Sebelumnya, Kepala Biro Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hemi Pamuraharjo menyampaikan, berdasarkan data hingga Ahad (19/6), dari 1.329 armada bus akap yang diperiksa, hanya 219 bus atau 16 persen yang laik operasi.

Ateng mengakui, jika kondisi bus belum 100 persen itu benar. Namun, ia katakan, tidak semua armada tidak laik operasi.   "Misalnya ada kekurangan sedikit itu termasuk dianggap kurang, kalau itu dianggap kurang sebetulnya itu soal teknis kecil," ungkapnya.

Menhub Ignasius Jonan, ia katakan, meminta lima hal yang wajib dipenuhi, yakni kaca depan, spidometer, rem tangan, ban, selt belt pengemudi. Kelima hal tersebut sedang dipenuhi oleh para PO. Namun, dari kelima persyaratan tersebut, persoalan kaca depan menjadi momok bagi para PO.

"Yang paling berat sesungguhnya soal kaca depan yang diberapa titik, tidak hanya di Sumatra, tapi juga di Jawa sering ada aksi pelemparan kaca oleh masyarakat tidak bertanggung jawab," lanjutnya.

Alasan ini yang membuat para PO sulit memenuhinya lantaran biaya ganti kaca depan yang pecah bisa mencapai Rp 3 juta. Terkadang, kaca depan yang baru diganti, beberapa hari kemudian kerap mengalami pelemparan dan pecah kembali. "Kalau sekarang diganti terus dua hari kena lagi, itu satu kondisi yang berat. Ini juga dikeluhkan teman-teman yang di AKAP," katanya.

Para pengemudi, Ateng mengatakan tentu tidak nyaman dengan kondisi kaca yang pecah dan akan menganggu penglihatan sehingga bisa berbahaya. Selain kaca depan, ia meyakini mayoritas armada telah laik operasi.  "Kita juga yakin kalau soal laik kita yakin masih laik. Kita enggak mau main-main dengan keselamatan. Itu yang mesti kita jaga," ucapnya.

Kendati begitu, ia mendukung penuh target zero accident yang dicanangkan pemerintah termasuk dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Terkait tenggat waktu perbaikan hingga Jumat (24/6), ia menilai, para PO terus berusaha memenuhi persyaratan.

"Teman-teman juga serius kok melakukan. Kecuali yang benar benar mereka enggak bisa lakukan ya mereka milih enggak usah jadi berangkat, daripada jadi masalah," katanya menegaskan.