REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo mengatakan, ada koordinasi dengan pemerintah daerah, Polri, dan juga TNI terkait antisipasi banjir atau tanah longsor di jalur kereta api.

Ia menjelaskan, dalam sektor perkeretaapian ada daerah-daerah yang rawan longsor, banjir, maupun kriminalitas. "Itu kita cek semuanya, ada 320 lokasi. Nah, ini belum selesai. Tapi sekitar ya 70 persen kita selesaikan minggu ini," ujarnya usai rapat persiapan lebaran dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Senin (20/6).

Antisipasi lain, ia katakan, dengan Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) yang merupakan biaya yang harus ditanggung Pemerintah untuk merawat dan mengoperasikan prasarana perkeretaapian milik negara seperti jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.

"Prasarana pada prinsipnya masih milik negara dan tanggung jawab negara. Tapi tetap kita perhatikan, IMO itu kalau cukup seharusnya untuk pemeliharaan itu. Kalau tidak cukup berarti memang harus ditambah," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Dirut PT KAI Edi Sukmoro mengatakan, kondisi saat ini sudah normal kembali. Ia menjelaskan, apabila air sudah di atas rel maka perjalanan harus dihentikan. "Karena kita enggak tahu betapa bahayanya nanti. Dampaknya keterlambatan kereta itu sendiri," katanya.

Antisipasi ke depan, KAI telah menyiapkan sekitar 2950 personil untuk mengawasi dan meyakinkan bahwa perjalanan kereta di jalur itu aman. "Sudah, sudah normal," tegasnya.

Edi melanjutkan, begitu dinyatakan normal, KAI akan memeriksa terlebih dahulu dan tidak bisa serta merta langsung dilewati kereta. Jika pun bisa dilewati, hanya diperbolehkan dengan batasan kecepatan tertentu. "Setelah semua sudah oke,baru bisa kembali ke kecepatan normal," ucapnya.

Terpopuler

01 January 1970, 07:00