REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melarang sekolah negeri yang memaksa siswi beragama Islam mengenakan kerudung saat Ramadhan. Pimpinan Pusat Pemuda (PP) Muhammadiyah memandang larangan Ahok tersebut sangatlah keliru.

"Kalau meminta atau mewajibkan siswi non-Islam mengenakan jilbab itu baru salah," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Republika.co.id, Ahad (5/6).

Dalam Islam, menurut Dahnil, mengenakan kerudung (menutup aurat) adalah perintah syariat agama, terutama bagi perempuan yang sudah baligh. Menurut dia, kewajiban siswi beragama Islam untuk mengenakan kerudung saat Ramadhan adalah simbolik dari perintah tersebut.

"Kalau kemudian sekolah ingin mendorong pengajaran atau pelatihan pengenaan jilbab kepada siswinya saat Ramadhan, tidak ada yang salah dengan itu," ungkap Dahnil menerangkan.

Diberitakan sebelumnya, Ahok melarang sekolah-sekolah negeri memaksa siswinya mengenakan jilbab. Larangan itu disampaikannya saat memberi pengarahan kepada 1.700 kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK dan pejabat struktural eselon III serta IV di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, di Gedung Yayasan Budha Tzu Chi, Sabtu (4/6).

Larangan pernah ia terapkan saat menjadi Bupati Belitung Timur pada 2006. Ahok meminta larangan ini tidak dikait-kaitkan dengan anggapan ia anti terhadap agama Islam.

Ahok tidak ingin sekolah mewajibkan siswinya menggunakan jilbab karena jilbab adalah panggilan iman. Jika dipaksakan, ia khawatir ada siswi yang tidak menggunakannya secara serius.