REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG --- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (2/5) berunjuk rasa ke kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) di jalan Kapten A Rivai. Para mahasiswa datang dengan mengusung poster. 

Para pengunjuk rasa yang diterima Asisten I Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Ikhwanuddin menyampaikan lima tuntutan. Salah satu isi tuntutan adalah menuntut Pemerintah Provinsi Sumsel dan Wali Kota Palembang menutup tempat hiburan malam.Empat butir tuntan lainnya adalah, Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kota Palembang mengawal bulan Ramadhan. 

Tuntutan lainnya, pemerintah melarang warung makan atau restoran buka pada siang hari, pemerintah melakukan razia PSK yang masih beroperasi, dan tuntutan lainnya memberi sanksi bagi warga yang merokok,  makan, dan minum di tempat umum.

Aktivis PMII juga menuntut Pemerintah Provinsi Sumsel meningkatkan pengawasan terhadap tempat hiburan dan memberantas miras (minuman keras) menjelang bulan suci Ramadhan.Koordinator aksi M. Razik dalam orasinya menyatakan, pemerintah harus peka dan segera mensosialisasikan mengenai pelarangan operasi tempat hiburan, penjualan miras serta menutup tempat yang dianggap jadi sarang prostitusi selama bulan Ramadhan.

 “Itu semua akan mengganggu kekhusyukan umat Islam dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan jika tempat maksiat tersebut masih buka. Kami menuntut pemerintah segera bertindak agar umat Islam dapat melaksanakan ibadah puasa dengan tenang, jauh dari hal berbau maksiat yang menodai kesucian ibadah Ramadhan,” katanya.

 Para mahasiswa dalam orasinya juga mengingatkan pemerintah, jika pemerintah tidak bertindak terhadap tempat hiburan atau tempat prostitusi yang nakal, maka PMII bersama dengan anggotanya akan melakukan sweeping tempat tersebut.

Kepada para mahasiswa Asisten I Sekda Sumsel Ikhwanudin yang menerima kedatangan para mahasiswa mengatakan, “Sebelum aksi hari ini pemerintah provinsi dengan mengerahkan satuan polisi pamong praja telah melakukan razia bekerjasama dengan Pemerintah Palembang dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Ikhwanuddin juga menjelaskan, masalah miras dan tempat hiburan yang masih harus buka selama bulan Ramadhan masih dirapatkan guna mencari solusi. “Nanti kalau kalau sudah ada kesepakatan tentang aturan dan sanksi baru dilakukan penindakan,” katanya.