REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jabar dan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jabar mengumpulkan ulama berpengaruh di Jabar menjelang datangnya Ramadhan dan Idul Fitri 1437 Hijriyah. Acara itu dihadiri oleh sekitar 200 ulama se-Jabar. 

Ulama itu  terdiri dari dewan kesejahteraan masjid, MUI, pimpinan pondok pesantren, penyuluh agama, dan perwakilan kantor Kementerian Agama. Menurut anggota Dewan Pengarah Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi Provinsi Jabar, Rosmaya Hadi K, sebagai orang berpengaruh di masyarakat, ulama di Jabar akan diminta untuk menekan perilaku konsumtif berlebihan selama Ramadhan dan Idul Fitri. 

“Kami akan menggandeng ulama untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar tidak menghamburkan uang dalam berbelanja,” ujar Rosmaya kepada wartawan di acara Silaturahmi Ulama Se-Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Jabar, Selasa (31/5)

Rosmaya mengatakan, acara silaturahim dengan ulama tersebut digelar untuk memberikan pembekalan kepada para ulama mengenai inflasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Dia menjelaskan, ulama memiliki peran penting dalam upaya pengendalian inflasi karena ulama dapat memberikan penjelasan sekaligus ajakan kepada masyarakat. Terutama, kelas menengah ke atas melalui ceramah, tausiyah, kultum dan media sosial lainnya agar tak berperilaku konsumtif.

"Dari sisi pedagang pun, diharapkan aksi ambil untung maupun spekulasi dapat diminimalisasi," katanya.  Selain mengundang ulama, kata dia, FKPI Jabar memiliki beberapa program strategis. Di antaranya, program pasar murah yang akan digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar dan Bulog Divre Jabar.  

Sementara menurut Deputy Kepala Wilayah BI Jabar Azka Subhan, Jabar memberikan andil inflasi besar terhadap nasional, sekitar 18-19 persen. Jika inflasi Jabar tinggi, jelas akan mendorong kenaikan harga secara nasional. Namun,  dalam beberapa waktu terakhir Jabar mampu mengendalikan inflasi dibawah nasional, akibat peran dan kordinasi yang baik antara pemerintah daerah, TPID dan Bank Indonesia.