REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyoal fenomena mudik lebaran tahun ini, Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata Djoko Setyowarno menilai ada sejumlah perbedaan dibanding mudik pada tahun-tahun sebelumnya.

"Ada yang beda memang untuk mudik tahun ini. Para pelaku ekonomi antara Cikampek-Brebes menurun pendapatannya dibanding tahun lalu," katanya kepada Republika, Senin (20/7).

Ia menilai langkah pemerintah yang mengurangi pemudik sepeda motor dengan memberi subsidi penumpang bis AKAP dan AKDP ketika lebaran sudah tepat, namun ia menyoroti program mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta.

"Mudik bareng cukup dengan memberi voucher pada calon pemudik gratis dan tidak harus di lepas di lapangan terbuka tapi dialihkan di terminal," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan apakah armada mudik gratis dan awaknya juga mendapat pemeriksaan atau pengawasan seperti bus di terminal.

Mestinya, kata Djoko yang pindah itu orang dan barang bukan kendaraannya, namun karena tidak ada transportasi umum yang layak maka kendaraannya juga ikut diangkut.

Djoko menilai, penambahan rangkauan KA Ekonomi mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan mudik pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, ia mendesak agar pemerintah daerah (pemda) mau memperbaiki Sistem Angkutan Umun Massal (SAUM).

"Jangan dibiarkan seperti sekarang. Jika perlu jangan kasih DAK (Dana Alokasi Khusus) sebagai hukuman bagi daerah yang tidak mau kembangkan SAUM," jelasnya.

Selain itu, ia juga meminta pihak kepolisian agar tidak diskriminasi. Ia mengkritisi tindakan kepolisian yang tidak menilai pelanggaran lalu lintas pada musim mudik. "Di hari normal saja banyak yang melanggar, apalagi dibebaskan," ucapnya.

Tahun depan, ia berharap polisi lebih tegas menindak pelanggaran lalu lintas di jalan raya saat mudik.

Terpopuler

01 January 1970, 07:00