REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Warga Kota Palembang, Sumatera Selatan mengeluhkan maraknya pengemis di kawasan permukiman penduduk, pasar tradisional, dan sejumlah perempatan lampu merah menjelang Idul Fitri 1436 Hijriah/2015 Masehi.

Pengemis terutama anak-anak usia sekolah dasar akhir-akhir ini banyak bermunculan di kawasan permukiman penduduk, pasar tradisional, dan sejumlah perempatan lampu merah. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah agar jumlahnya tidak semakin banyak dan menimbulkan keresahan yang lebih parah, kata Syarifudin salah seorang warga yang juga mantan anggota DPRD kota setempat di Palembang, Selasa.

Menurut dia, banyak warga mengeluhkan maraknya pengemis karena keberadaan mereka dirasakan telah mengganggu ketentraman dan kenyamanan.  Mereka meminta uang terkesan memaksa karena tidak mau pergi sebelum mendapat uluran tangan dari orang yang menjadi sasaran atau tuan rumah.

Bahkan dirinya dan beberapa tetangga mulai merasa kesal, terganggu ketentraman serta merasa bosan menerima kedatangan pengemis itu, bahkan sesekali terpaksa harus bersikap tidak bersahabat mengeluarkan kata-kata kasar untuk menolak kedatangan mereka, ujarnya mengungkapkan kekesalan itu.

Sementara warga Palembang lainnya Hilman mengatakan, selain di permukiman, pengemis yang sebagian besar tergolong anak-anak itu juga marak berkeliaran di jalan raya terutama perempatan lampu merah.

Hampir di setiap perempatan lampu merah dijumpai anak-anak yang mengetuk jendela mobil untuk meminta uang dan mereka tidak mau berlari sebelum diberi uang.

Kondisi tersebut sangat meresahkan dan perlu diambil tindakan tegas oleh aparat pemerintah yang berwenang untuk penertiban pengemis dan gelandangan di jalan dan tempat umum, ujarnya.

Sementara Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sumsel M.S Sumarwan mengatakan, pihaknya prihatin melihat banyaknya pengemis menjelang hari besar keagamaan ummat Islam ini.

Untuk mengatasi masalah maraknya pengemis di Kota Palembang dan daerah Sumsel lainnya, tidak hanya diperlukan tindakan penertiban tetapi pihaknya juga berupaya melakukan pembinaan bersama Dinas Sosial yang tersebar di 17 kabupaten/kota provinsi ini, kata Sumarwan.