REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri kembali mengingatkan para pengusaha agar segera membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja/buruh. Hanif menegaskan hari ini, Jumat (10/7) adalah batas akhir pembayaran THR sesuai peraturan  H-7 sebelum lebaran.

“Kita ingatkan kembali bahwa besok adalah batas akhir pembayaran THR. Jadi para pengusaha wajib membayarkan THR kepada para pekerja/buruhnya,” kata Menaker Hanif saat berbuka puasa dengan para pekerja perkebunan sawit di PT Bumi Pratama Khatulistiwa di desa mega Timur, Kec. Kuala Mandorm Kab, Kubu Raya, Kalimantan Barat pada Kamis (9/7).

Hanif mengatakan dari jauh-jauh hari pihaknya mengeluarkan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7/MEN/VI/2015  tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbuan Mudik Lebaran Bersama.  Surat edaran  tertanggal 3 Juni 2015 tentang pembayaran THR dan Mudik Lebaran ini ditujukan kepada para Gubernur dan para Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia.

Dalam  surat edaran ini, Menaker Hanif  meminta kepada para Gubernur/Bupati/Walikota untuk memperhatikan dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya agar segera melaksanakan pembayaran THR tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.  Para kepala daerah di seluruh Indonesia kita minta untuk senantiasa memperhatikan dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya masing masing agar segera melaksanakan pembayaran THR tepat waktu..

Menaker Hanif mengatakan pemerintah terus mendorong perusahaan-perusahaan agar membayarkan langsung THR kepada para pekerjanya. “Sesuai ketentuan kan pembayaran THR itu waktunya paling lambat  yaitu H-7 sebelum lebaran. Bila Lebaran jatuh pada tanggal 17 Juli nanti maka besok (kamis.10 Juli 2015) adalah batas akhir pembayaran THR,” kata Hanif.

“Saya berterima kasih kepada para perusahaan-perusahaan yang telah membayarkan THR kepada pekerja. Nah yang belum membayarkan THR saya minta segera membayarkan THR, Ingat Besok adalah deadline pembayaran THR,” kata Hanif menegaskan.

Kementerian Ketenagakerjaan telah mendirikan Pos Komando (Posko) Pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR)  Keagamaan tahun 2015. Posko-posko pemantauan THR serupa juga didirikan di kantor dinas tenaga kerja tingkat provinsi, dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Lokasi Posko Pemantauan THR Kemnaker berada di Operation Room Dirtjen PHI dan Jamsos  Lantai 8 Gedung A kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jl Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan. Posko ini bisa dihubungi melalui telephone (021) 5255859, Fax: (021) 5252982 serta e-mail : [email protected]

Selain memantau pembayaran THR, posko pemantauan THR ini siap melayani permintaan informasi, memberikan penjelasan aturan THR serta menerima pengaduan dari pekerja, perusahaan maupun masyarakat umum.

Posko THR ini juga bertugas menangani dan menjembatani sengketa pembayaran  THR antara pekerja/buruh dengan perusahaan. Penyelesaian permasalahan pembayaran THR harus dilakukan dengan cepat sehingga tidak tertunda-tunda.

“Kita telah instruksikan kepada posko-posko THR di tingkat pusat dan daerah agar lebih bersiap lagi menerima berbagai pengaduan yang terkait dengan masalah pembayaran THR,” kata Hanif

Menaker Hanif mengatakan sebenarnya posko-posko THR di tingkat pusat dan daerah telah dibentuk sejak awal bulan Ramadhan. Namun menjelang batas waktu paling lambat pembayaran THR yaitu H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri 1436 H, posko-posko THR itu diminta agar lebih bersiap dalam memberikan pelayanan secara maksimal.

“Kita optimalkan keberadaan Posko THR ini untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembayaran THR di pusat dan daerah, terutama terhadap aspek ketepatan waktu dan besaran nilai THR yang diterima pekerja/buruh, “ kata Hanif .

Pembayaran THR harus dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Hanif menambahkan bila menemukan hal-hal yang dianggap merugikan, para pekerja/buruh dan masyarakat dapat mengadukan permasalahannya kepada dinas-dinas tenaga kerja di daerah masing-masing ataupun melaporkannya ke Posko THR Kemnaker.

“Posko THR ini dibentuk  untuk menampung dan menyelesaikan pengaduan THR dari pihak pekerja/buruh. Namun perusahaan ataupun masyarakat yang butuh informasi lengkap mengenai pembayaran THR pun akan dilayani secara optimal,"kata Hanif.

Hanif  menegaskan lagi bahwa tunjangan hari raya keagamaan merupakan hak pekerja yang wajib dibayarkan oleh para pengusaha. Oleh karena itu diimbau agar para pengusaha harus segera memberikan THR kepada pekerjanya secara tepat waktu, paling lambat tujuh hari sebelum lebaran (H-7).

“Kepastian pembayaran tepat waktu akan membuat pekerja/buruh dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik sehingga diharapakan memacu peningkatan produktivitas perusahaan dan juga menjaga suasana Hubungan industrial yang kondusif,” kata Hanif.

Hanif mengatakan pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan yang dibayarkan tepat waktu,  sangat bermanfaat dalam membantu para pekerja/buruh dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pada Hari Raya Keagamaan secara lebih leluasa dan tenang.

Berdasarkan kepada ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, maka setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh,  wajib untuk memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan secara terus-menerus atau lebih.

Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan tersebut adalah bagi pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka mendapat THR sebesar satu bulan upah.

Sedangkan Pekerja/buruh yang bermasa kerja 3 (tiga) bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan  secara proporsional, dengan menghitung jumlah bulan kerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikali satu bulan upah.

Namun, bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja Bersama (PKB) dan ternyata lebih baik dari ketentuan diatas, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan pada PP atau PKB tersebut.

Terpopuler

01 January 1970, 07:00