REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA  -- Presiden Jokowi dinilai  perlu menerapkan kebijakan sistem darurat mudik untuk menghindari jalur Pantura sebagai pusat kemacetan, daerah rawan kecelakaan, dan jalur maut yang menimbulkan korban jiwa maupun luka.

“Jika pemerintahan Jokowi tidak mencemati dan mengendalikan arus mudik 2015, kesemerawutan akan terjadi di Jalur Pantura Jawa, terutama di kawasan Brebes. Sebab, pada musim mudik 2015 akan bergerak sekitar 2 juta sepeda motor dari Jakarta menuju jalur Pantura,” papar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, dalam rilisnya, Kamis (9/7).

Angka ini, sebutnya, masih ditambah 500 ribu sampai 600 ribu mobil pribadi. Belum lagi angkutan

umum yang semua akan menumpuk memadati jalur Pantura sepanjang Pulau Jawa.

Sistem darurat mudik yang Neta usulkan pada Presiden Jokowi, yakni dengan mengerahkan kapal perang TNI AL secara maksimal untuk mengalihkan arus sepeda motor melalui jalur laut.

Seluruh kapal perang TNI AL misalnya, dikerahkan membawa sepeda motor ke pelabuhan pelabuhan di Cirebon, Pekalongan, Semarang, dan pelabuhan lainnya.

Dari sini kemudian pemudik sepeda motor menuju kampung halamannya masing masing.

Selain itu, Presiden bisa memerintahkan pesawat pesawat angkut TNI AU untuk mengangkut pemudik dari Halim Perdanakesumah menuju Jogja, Solo, Madiun, Semarang, Surabaya, Malang, dan lainnya. Kemudian dengan kendaraan militer di bawa ke kampung halamannya