REPUBLIKA.CO.ID, XINJIANG -- Pemerintah Cina terus menekan agar warganya tidak menjalankan ibadah puasa selama Ramadhan.

Sama seperti tahun sebelumnya, anak-anak sekolah yang termasuk dalam arahan membatasi puasa Ramadhan dan perayaan agama lainnya.

Dilansir dari Muslim Village, Ahad (21/6) Biro pendidikan kota Tarbaghatay, dikenal sebagai Tacheng dalam bahasa Cina, bulan ini memerintahkan sekolah untuk berkomunikasi kepada siswa bahwa selama bulan Ramadhan, siswa Muslim tidak boleh berpuasa dan pergi ke Masjid dan mengikuti kegiatan agama lainnya. Perintah serupa yang diposting di situs-situs biro pendidikan Xinjiang lainnya dan sekolah.

Para pejabat di daerah Qiemo county pekan ini bertemu dengan para pemimpin agama setempat untuk memberitahu mereka akan ada peningkatan inspeksi selama Ramadhan untuk menjaga stabilitas sosial.

Masyarakat di Desa Yili, dekat perbatasan Kazakhstan menyatakan tiap penjaga Masjid wajib mengecek kartu identitas jemaah yang melaksanakan salat di Masjid selama Ramadhan ini. Pemerintah daerah Bole juga mengatakan bahwa Mehmet Talip, anggota Partai Komunis Uighur 90 tahun, telah berjanji untuk tidak berpuasa dan bersumpah untuk tidak masuk Masjid dan menolak ide-ide keagamaan serta takhayul.

Tak hanya bagi pelajar, Cina secara resmi melarang PNS, siswa dan guru di wilayah Xinjiang yang mayoritas Muslim untuk berpuasa selama bulan Ramadhan dan memerintahkan restoran untuk tetap terbuka. Partai Komunis Cina yang berkuasa secara resmi menganut Atheis, selama bertahun-tahun telah membatasi praktik di Xinjiang, rumah bagi minoritas Uighur sebagian besar Muslim.

"Tempat kerja Pelayanan makanan akan beroperasi jam normal selama Ramadhan," kata pemberitahuan diposting pekan lalu di situs negara Food and Drug Administration di Xinjiang Jinghe county.

Para pejabat di wilayah Bole county pun diberitahu, "Selama Ramadhan tidak terlibat dalam kegiatan puasa, berjaga atau kegiatan keagamaan lainnya," menurut laporan situs pemerintah daerah dari pertemuan pekan ini.

Setiap tahun, upaya pemerintah untuk melarang puasa di kalangan Muslim Uighur di Xinjiang menerima kritik dari kelompok hak asasi. Kelompok hak asasi Uighur mengatakan pembatasan Cina tentang Islam di Xinjiang menambah ketegangan etnis di wilayah tersebut, di mana bentrokan telah menewaskan ratusan dalam beberapa tahun terakhir.

Cina mengatakan siap menghadapi "ancaman teroris" di Xinjiang, dan para pejabat selalu menyalahkan kekerasan tumbuh karena adanya "ekstremisme agama".

Partai Komunis Cina memang melarang kewajiban puasa di Daerah Otonomi Uighur, Xinjiang, sejak beberapa tahun lalu. Xinjiang berbatasan dengan Mongolia di sebelah timur, Rusia di utara, serta Kazakstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, dan Kashmir di barat.

Penduduk asli Xinjiang berasal dari ras-ras Turki yang beragama Islam, terutama suku Uighur dan suku Kazak. Xinjiang pernah memproklamasikan diri sebagai Republik Turkestan Timur pada awal 1930-an.

Uni Soviet menindas proklamasi ini dan belakangan Cina menguasai daerah tersebut. Pemerintah Cina kemudian mendatangkan penduduk dari etnis Han untuk tinggal di Xinjiang guna menekan dominasi etnis Uighur. Namun identitas etnis Uighur yang beragama Islam tetap bertahan meski dikekang di bawah rezim komunis. Pimpinan kelompok Uighur mengatakan pembatasan kegiatan umat Muslim di Cina justru meningkatkan ketegangan sosial. Sebelumnya, terjadi bentrokan yang menewaskan ratusan orang akibat larangan itu.

Pemerintah Cina menganggap salah satu cara menghadapi ancaman Xinjiang yaitu dengan cara mendoktrin kelompok Muslim sebagai ekstremis yang menimbulkan perpecahan. Juru bicara Kongres Uighur Dunia, Dixat Rexit, mengatakan tujuan Cina melarang Uighur berpuasa agar keyakinan mereka luntur dan terpecah belah.

"Tujuan Cina di melarang puasa adalah untuk memaksa dan menjauhkan Uighur jauh dari budaya Muslim mereka selama bulan Ramadhan," kata Dilxat.

"Kebijakan larangan berpuasa adalah sebuah bentuk provokasi  yang hanya menciptakan ketidakstabilan dan konflik," tambahnya.