REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Banyaknya oknum pelaku pungutan liar dan mahalnya tarif retribusi di objek wisata Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjadi gunjingan pengguna sosial media.

Seperti di grup Sukabumi Facebook, banyak "followers" yang menggunjingkan tentang keresahan wisatawan yang kerap menjadi korban pungli dan mahalnya tarif retribusi di kawasan wisata tersebut, salah satunya akun yang bernama Doni Ryan Setiawan dia menulis dinding Sukabumi Facebook, "Ini Beneran Nich ..... ? Pejalan kaki Rp.3000 ?,"

Tidak hanya itu, gunjingan dan celotehan pun datang dari ratusan pengguna akun FB yang tergabung dalam Sukabumi Facebook seperti akun yang bernama Yogi Soulbeat "mayar stengah na teu dpasihan karcis,kumaha tah? pungli...hahaha," (bayar setenganya tidak dikasih karcis, bagaiman tuh pungli hahaha), kemudian akun Edho Bikers Trmc "pungli harus dibasmi dari atasannya baru berantas bawahannya,,,percuma kalau bawahannya dibrantas tapi atasannya msh berkuasa maka pungli akan terus berjalan,"

Sementara, Kepala Humas dan Infokom Badan Penyelamat Wisata Tirta Kabupaten Sukabumi, Dede Sumarna mengakui pihaknya merasa malu dengan banyaknya hujatan di sosmed karena banyak terjadi pungli tempat wisata andalan Kabupaten Sukabumi. Namun diakuinya, keberadaan oknum pelaku pungli itu memang ada, bahkan dari pantauannya banyak diantara oknum yang secara terang-terangan memungut biaya parkir dengan tarif yang tinggi padahal tarifnya sudah ditentukan di dalam perda.

"Kami meminta kepada pemerintah untuk segera menertibkan dan memberantas oknum pelaku pungli tersebut, bahkan si oknum juga ada yang menggunakan seragam PNS, jangan sampai indahnya Palabuhanratu dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab yang imbasnya jumlah pengunjung akan menurun," kata Dede.

Wakil DPRD Kabupaten Sukabumi, Asep Wahyu Nirwana Boestomi juga meminta pemerintah segera turun tangan untuk memberantas oknum pelaku pungli terhadap wisatawan. Karena dengan keberadaan mereka selain wisatawan yang dirugikan juga Kabupaten Sukabumi pun dirugikan karena tidak ada pemasukan asli daerah (PAD) dari kawasan wisata ini.