REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap menerima pengalihan arus mudik dari Pantai Utara ke Selatan Jabar paska amblasnya penghubung jalan dengan jembatan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Pemprov, sudah menyiapkan jalur alternatif di Cijapati.

''Masalah gara-gara Comal rusak, sudah diantisipasi. Alternatifnya, jalur Cijapati kalau Nagreg penuh, angkutan juga diatur, kalau tidak ya sulit. Comal kan belum jelas,'' ujar Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar kepada wartawan, Selasa (22/7) kemarin.

Deddy mengatakan, jalan Japati akan dibenahi sebagai jalan alternatif. Bina Marga, harus mengatasi jalan-jalan yang bolong. Jadi, H-5 harus sudah selesai. Jenis-jenis angkutan pun, akan diatur. Misalnya, truk, delman, beca, dan angkot jalurnya akan diatur agar tak bertumpuk.

''Kalau semuanya jadi satu repot. Belum lagi pasar tumpah. Ada 51 titik pasar tumpah. Jadi, diatur kendaraan, supaya tak bikin macet,'' katanya.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Deddy Taufik,  pengalihan arus mudik secara resmi disampaikan Kementerian Perhubungan. Permintaan itu terpaksa dilakukan pusat karena melihat kondisi perbaikan Jembatan Comal yang serba darurat.

"Sudah ada instruksi menteri. Jadi kita akan siapkan jalur selatan sekaligus penambahan pranatanya," katanya.

Menurutnya atas permintaan tersebut sejumlah persiapan mendadak dilakukan pihaknya, seperti memindahkan sejumlah kelengkapan lalu lintas dari jalur Pantura ke Selatan yang dimulai dari Cileunyi, Nagreg, Gentong, hingga Ciamis. Selain itu ada 8 cctv sudah disiapkan di sejumlah titik selatan.

"Kalau rekayasa jalan menghadapi penumpukan kendaraan dari utara ke selatan ada di tangan kepolisian. Tapi semuanya siap," katanya.

Dishub Jabar juga, sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar, Dinas Perhubungan di selatan, dan kementerian. Untuk memastikan kesiapan jalur selatan menampung pengalihan arus lalu lintas pihaknya memantau arus mudik H-7 di kawasan Nagreg, kemarin.

Menurutnya frekuensi H-7 di Nagreg akan dibandingkan dengan frekuensi yang sama pada 2013 lalu. "Jadi kita lihat untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan," katanya.