REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mukti mengatakan, Muhammadiyah telah mengajukan surat resmi dan pertemuan khusus dengan Menteri Agama (Menag) terkait dengan pandangan dan keyakinan Muhammadiyah mengenai penentuan waktu awal puasa. 

Dalam surat tersebut, Muhammadiyah  memberikan saran-saran perubahan pelaksanaan sidang Itsbat. Jika saran-saran tersebut dipenuhi, kata Abdul Mukti, Muhammadiyah baru akan mengutus wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. 

Adapun kelima saran tersebut adalah:

- Sidang Itsbat hanya mengundang organisasi/lembaga Islam yang otoritatif dan memiliki kalender/penanggalan tersendiri.

- Sidang Itsbat dilaksanakan secara tertutup dengan Chat Hill Rules, yaitu perdebatan terbuka yang tidak diliput media dan tidak disampaikan di luar forum.

- Sidang tidak dimaksudkan untuk penyeragaman awal atau akhir Ramadhan atau penyamaan sistem kalender.

-  Pemerintah tetap menyampaikan hasil sidang Itsbat dan pendapat organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga Islam yang berbeda.

-  Pemerintah tetap mengapresiasi perbedaan dan menjamin keamanan umat Islam untuk beribadan sesuai keyakinannya. 

Sidang tertutup yang diajukan PP Muhammadiyah dimaksudkan agar dapat memberikan keleluasaan dalam menyampaikan pendapat. Dari sidang tertutup diharapkan tidak ada penghakiman publik terhadap kelompok yang berbeda dengan pemerintah. Dalam sidang Itsbat nantinya, PP Muhammadiyah juga mengharapkan pemerintah hanya menghadirkan orang-orang yang kompeten. “Sehingga terjadi perdebatan yang sehat.” kata Abdul Mukti dalam short message service (SMS) nya hari ini, Jum’at (27/6).

Pemerintah sendiri belum memberikan jawaban atas surat resmi yang diajukan PP Muhammadiyah tersebut. Namun, masukan dari Muhammadiyah sudah menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan sidang Itsbat tahun ini. “Menag belum membalas surat dari PP Muhammadiyah. Kami hanya mengetahui dari pemberitaan media massa bahwa sidang Itsbat akan dilaksanakan secara tertutup.” ujar Abdul Mukti.

Abdul Mukti juga mengimbau agar pemerintah dan masyarakat menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan, termasuk dalam penentuan awal Ramadhan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparatur keamanan juga diminta agar menjamin keamanan dan ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah. 

“Agar masyarakat menghormati dan menjaga kesucian Ramadhan dengan memperbanyak ibadah dan menghindari maksiat, dan agar para mubaligh menganjurkan ketenangan dan saling menghormati serta tidak menjadikan forum agama untuk propaganda politik.” ujar Abdul Mukti.

Mengenai poin terakhir yang disampaikan, PP Muhammadiyah telah mengeluarkan edaran tentang larangan penggunaan fasilitas Muhammadiyah untuk propaganda dan kampanye politik, termasuk capres dan cawapres. 

Terpopuler

01 January 1970, 07:00