REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin berharap penetapan awal Ramadhan atau awal bulan Qamariyah (Hijriyah) dapat ditemui terobosan baru dan diakui semua pihak, tanpa dikotomi dan diskriminasi.

"Saya berharap, saresehan ini kali, ada sebuah terobosan baru dalam proses penetapan awal bulan Qamariyah, terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah," kata Menag saat membuka "Saresehan Mencari Titik Temu Awal Ramadhan 1435 H" di Jakarta, Rabu (25/6) malam. Menag melihat hal itu sangat penting, agar penetapan awal bulan semaksimal mungkin bisa diakui oleh semua pihak, tanpa dikotomi dan diskriminatif.

Dalam penentuan awal bulan Qamariyah, baik di Indonesia maupun di beberapa Negara Islam, kerap kali terjadi perbedaan. Dampaknya, masyarakat bawah yang butuh kepastian, rentan bergesekan. Perbedaan terjadi karena banyaknya sistem hisab yang berkembang di masyarakat dan kriteria-kriteria yang digunakan. Di samping juga sisi sosial astronomis maupun sosial agama yang mengiringi penetapan tersebut.

Menentukan awal bulan Qamariyah, ia menjelaskan, menjadi tugas dan kewajiban Kemenag. Sejak 1962, atas nama Pemerintah, Kemenag melakukan Sidang Itsbat (penetapan) awal bulan Ramadhan. Hasil hisab dan rukyat hilal, dikaji bersama, baik oleh Kemenag, organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, dari kalangan akademis atau perguruan tinggi, dan lain sebagainya, untuk memberi pertimbangan kepada Menag sebelum diambil keputusan.

Lukman menyatakan, keputusan Menag harusnya bersifat resmi dan mengikat, agar umat mempunyai kepastian dan tidak tercerai berai. Meski demikian, jika terpaksa karena beberapa hal, ada masyarakat yang berbeda dengan keputusan Menag, maka jangan sampai perbedaan tersebut membuat masyarakat berkonflik.

"Semoga saresehan ini mampu mencari titik temu, mencari sebuah solusi yang bisa menyatukan berbagai perbedaan dalam ormas Islam," harap Menag.