Gubernur Minta Pemberi Zakat Kordinasi dengan Polisi

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: A.Syalaby Ichsan

Kamis 01 Aug 2013 13:00 WIB

  Warga mengantre saat pembagian zakat. Foto: Antara/Yudhi Mahatma Warga mengantre saat pembagian zakat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemberian zakat dan sedekah yang terpusat seringkali menimbulkan korban karena tidak dikoordinir dengan baik. Untuk mencegah kembali terulangnya kejadian tersebut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengimbau pemberian zakat dikordinasikan dengan aparat keamanan.

‘’Kalau ada dermawan yang membagi-bagi hartanya, tolong jangan memberitahu belakangan. Tapi, koordinasi sebelumnya dengan aparat,’’ ujar Heryawan kepada wartawan, usai menghadiri acara Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2013, Kamis (1/8).

Menurutnya, kalau pemberi zakat memberitahukan pembagian zakat tersebut pada saat kegiatan tersebut berlangsung maka rekayasa keamanannya tidak optimal. Berbeda, kalau hal tersebut sudah dari awal dikoordinasikan. Pasti, jalur pengamanannya lebih jelas dan kepolisian siap. "Kalau pas pembagian  baru ngasih tau, itu kan rumit,’’ katanya.

Dikatakannya,  agar distribusi zakat bisa lancar sebaiknya dikelola oleh badan-badan resmi yang saat ini sudah ada di Indonesia. Misalnya, Dompet dhuafa, Rumah Zakat dan lain-lain. Menurutnya, penyaluran lewat lembaga tersebut lebih baik karena pembagian zakatnya sudah terorganisir.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dalam acara Safari Ramadhan di Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, sangat menngapresiasi lembaga Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) yang dibuat oleh warga di Desa Nanggerang. Karena,  Program ZIS di desa tersebut bisa berjalan dengan baik. Buktinya,  bisa memiliki satu unit Ambulance, walau dengan cara mencicil.