REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perselisihan awal Ramadhan yang terjadi di Indonesia merupakan peristiwa yang seharusnya dapat disikapi dengan bijak. Perbedaan bisa saja dihindari jika seluruh ormas Islam menyerahkan bulat-bulat kepada pemerintah untuk menetapkannya.

Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi, Ibrahim bin Sulaiman An Nughaimsy, mengatakan di negaranya Arab Saudi, seluruh warganya berpuasa dan berhari raya secara serentak. Kebersamaan itu tidak pernah terpecah karena 100 persen warga Saudi tunduk dan patuh kepada ketetapan pemerintah. Demikian juga dengan negara-negara Arab lainnya yang tidak pernah berselisih awal Ramadhan dalam satu wilayah.

"Saya berkeyakinan, kita harus mengkuti pendapat ulama yang berpegang pada hukum-hukum asal syariah. Kalau kami di Arab Saudi, setiap orang yang berpuasa dan berhari raya wajib terikat dengan ketetapan pemerintah," jelas Ibrahim kepada Republika, Selasa (9/7) di Kantor Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi Jakarta.

Menurut Ibrahim, warga Indonesia bisa seperti Arab Saudi yang sama-sama berpuasa dan berhari raya, dengan syarat harus sama-sama patuh kepada pemerintah. "Kami di Saudi biasanya menunggu pengumuman dari pemerintah. Demikian juga dengan Indonesia. Wajib bagi mereka untuk mengikuti ketetapan yang dikeluarkan pemerintah setempat," papar Ibrahim.

Ibrahim mengatakan, perbedaan ijtihad masing-masing ulama tentu ada perbedaan. Perbedaan tersebut menjadi rahmat ketika dibicarakan dalam diskusi majlis isbat. Ketika dalam diskusi tersebut, silahkan berdebat dan berbeda pendapat. Namun ketika sudah ditetapkan oleh pemerintah, semuanya harus tunduk patuh kepada putusan pemerintah tersebut.

"Kendati ketetapan yang dikeluarkan pemerintah tersebut keliru, mungkin lebih cepat atau lebih lambat satu hari, tapi warga Saudi tetap harus menaatinya. Para ulama Saudi berpesan untuk menyerahkan ketetapan tersebut kepada pemerintah," papar Ibrahim.