REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Suryadharma Ali mengemukakan, perbedaan awal bulan Ramadhan mungkin saja terjadi. Namun ia mengingatkan, ketika pemerintah sudah memutuskan dan menetapkan, hendaknya semua pihak patuh pada hasil keputusan itu.

“Jadi perbedaan itu sebetulnya tidak bisa dihindari, tetapi manakala pemerintah sudah memutuskan dan menetapkan, hendaknya semua pihak patuh pada hasil keputusan itu,” katanya, Senin (8/7).

Ia mengatakan, pemerintah akan melakukan rapat untuk menentukan awal satu Ramadhan sebagai awal puasa.  Sidang Isbath Kementerian Agama, kata Menag, akan dihadiri oleh wakil-wakil organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, MUI, dan ahli astronomi.

Muhammadiyah pun selaku Ormas Islam yang sudah menentukan awal Ramadhan jatuh pada Selasa (9/7) besok juga diundang hadir dalam sidang Isbath itu.

Mengenai perbedaan  yang selalu terjadi di Indonesia, Menteri Agama menjelaskan hal itu mungkin saja terjadi karena kriteria yang dipergunakan oleh sejumlah Ormas Islam berbeda, dan potensi perbedaan itu tetap ada.

“Tetapi apakah ada perbedaan nanti kita lihat setelah sidang isbath dilaksanakan,” pintanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada permulaan awal Ramadhan tahun ini, PP Muhammadiyah telah menetapkan jatuh pada Selasa (9/7) besok. Sementara sejumlah Ormas Islam, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) masih menungguh hasil rukyat, dan sidang isbath yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.