REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, komunikasi untuk menindaklanjuti wacana pembentukan koalisi besar terus berlanjut. Namun, dia juga mengeklaim, bahwa Partai Golkar disebut akan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama PKB dan Partai Gerindra di dalamnya.
"Koalisi tambahan PKB-Gerindra ini yang baru fix Golkar, moga-moga tidak berubah. Nanti akan disusul PAN mungkin, PPP, dan yang lain, tapi kita berharap koalisi ini bisa semakin memperkuat koalisi PKB-Gerindra," ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (18/4).
Menurutnya, bergabungnya Partai Golkar ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya harus didahului penyamaan frekuensi. Adapun pembahasan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung tentu setelah tahap tersebut.
"Tentu jangan dipatahkan sekarang lah ya (pembahasan capres-cawapres), yang penting gabung dulu. Makanya kita harus pelan-pelan supaya nanti mencocokkan frekuensi interest, frekuensi kemauan di antara teman koalisi," ujar Muhaimin.
Jika Partai Golkar bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ketiganya disebut akan memperbarui piagam deklarasi mereka. Sebab sebelumnya, PKB dan Partai Gerindra telah meneken piagam deklarasi pada Agustus 2022.
"Piagam pertama akan menjadi referensi berikutnya, tapi tentu substansinya tidak jauh berbeda," ujar Wakil Ketua DPR itu.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar. Di samping keduanya memang mendukung terbentuknya koalisi besar yang wacananya akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
"Tentunya koalisi besar ini unsur nya adalah KIB dan Koalisi (Kebangkitan) Indonesia Raya sehingga wajar Pak Prabowo selaku pemimpin dari KIR saya dari partai golkar dan juga mewakili KIB terus berkomunikasi," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (12/4).
Dia sendiri baru menerima kunjungan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Salah satu yang dibahas adalah peluang pembentukan koalisi besar yang terdiri dari partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tentu ke depan akan semakin banyak koalisi partai yang bisa menyamakan persepsi, menyamakan ideologi, menyamakan visi, dan misi ke depan. Utu akan lebih baik dalam memproses peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan," ujar Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
