REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan berencanamenghadirkan anak AG (15) pada sidang putusan kasus penganiayaan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Senin pukul 14.00 WIB.
"Kami dapat informasi dari teman-teman kejaksaan bahwa nanti terdakwa AG akan dihadirkan," kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto kepada wartawan, di Jakarta, Senin (10/4/2023).
Djuyamto menyatakan sebelumnya dari penasihat hukum anak AG sang klien tidak akan dihadirkan, namun ternyata berdasarkan informasi terbaru akan dihadirkan oleh kejaksaan.
Sementara itu, sebelumnya, PN Jaksel menjadwalkan sidang putusan atau vonis anak AG (15) secara terbuka. Djuyamto menerangkan pembacaan putusan dilakukan di ruang sidang anak secara terbuka untuk umum, sehingga masyarakat bisa melihat langsung proses persidangan tersebut.
Ia mengingatkan kapasitas ruang sidang anak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seluas 6x10 meter persegi sehingga hanya bisa dihadiri maksimal 20 orang/personel.
Personel tersebut mencakup hakim, panitera pengganti, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, orangtua dan penasehat hukum terdakwa, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial pendamping terdakwa, keluarga korban.
Selain itu, awak media bisa memperoleh akses informasi persidangan melalui perwakilan yang disepakati masuk ke ruang sidang.
"Peliputan atau penyiaran sidang pembacaan putusan wajib memperhatikan kondisi tersebut demi ketertiban, kelancaran dan kewibawaan persidangan mengacu pada pasal 61 ayat 2 UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pedoman Penyiaran Ramah Anak dari Dewan Pers," tambahnya.
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya, menuntut anak berkonflik dengan hukum, AG (15) ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) selama empat tahun terkait kasus penganiayaan terhadap D (17).
"Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana Pasal 355 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama primer penuntut umum," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jaksel Syarief Sulaeman Nahdi, di Jakarta, Rabu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
